Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan dialog merupakan solusi yang perlu diambil untuk mengakhiri tren kekerasan yang terjadi di Papua.
Hal itu disampaikannya menanggapi debat calon presiden (capres) perdana yang berlangsung di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam.
Pernyataan Usman itu juga sekaligus senada dengan jawaban yang dilontarkan capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan saat menjawab pertanyaan seputar solusi kekerasan di Papua.
"Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua," ujar Usman lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/12).
Baca juga : Poros Buruh Sidoarjo Siap Menangkan Pasangan AMIN Satu Putaran
Kendati demikian, Usman masih menyayangkan belum adanya solusi yang ditawarkan dari para capres terkait kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pembentukan pengadilan HAM di Papua. Baginya, hal tersebut sama-sama mendesak.
Baca juga : Junjung Netralitas untuk Jaga Muruah Demokrasi
Usman juga menyoroti jawaban capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto yang masih mengedepankan pendekatan militeristik, retorika antiasing, serta pendekatan ekonomi. Baginya, pandangan seperti yang disampaikan Prabowo dalam debat capres semalam justru membuat kekerasan dan konflik di Bumi Cenderawasih tak pernah berhenti.
"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," terang Usman.
Di samping masalah Papua, Amnesty juga menilai para capres belum menyentuh upaya penguatan Komnas HAM serta revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Adapun terkait penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Usman menilai hal itu bukan semata pekerjaan rumah (PR) seorang presiden, tapi juga DPR.
"Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan," tandasnya. (Z-8)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis berkekuatan 95W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Utara Papua
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
1.000 peserta didik SD-SMP Provinsi Papua terima program Indonesia Pintar
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved