Kejagung Segera Resmikan Badan Pemulihan Aset

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya bakal segera meresmikan Badan Pemulihan Aset.

Adapun Badan Pemulihan Aset ini merupakan peningkatan status Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dari semula dipimpin eselon II menjadi eselon I yang secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pemulihan Aset.

Badan Pemulihan Aset disiapkan untuk menguatkan kejaksaan dalam menangani korban kejahatan. Badan Pemulihan Aset ini diharapkan lebih serius untuk mengutamakan nasib korban memperoleh ganti kerugian.

Baca juga: Setara: Di Era Jokowi, Pemerintah Masih Abaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Saat ini insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (13/12).

Burhanuddin menyebut saat ini pihaknya tengah menunggu persetujuan dari pemerintah untuk meresmikan Badan Pemulihan Aset Kejagung.

Baca juga: Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah, Kejagung Sita Uang dan Emas

Kejagung sebelumnya menyatakan dukungannya atas pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pangkalnya, menjadi instrumen penting dalam merampas kekayaan koruptor lantaran aturan terkait belum diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, Kejagung berencana meningkatkan status Pusat Pemulihan Aset menjadi setingkat badan.

“Korps Adhyaksa" pun tengah mematangkan rencana tersebut dan mengusulkannya ke pemerintah agar lebih memudahkan dalam mengeksekusi dan memproses pemasukan keuangan negara, termasuk berkoordinasi secara internal dan eksternal.

"Sehingga, aset-aset yang dirampas oleh negara yang belum tereksekusi dengan baik dan belum diserahkan sebagai barang milik negara dapat terverifikasi dengan baik dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. (Ykb/Z-7)