Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengamini upaya penghapusan tindakan korupsi di Indonesia belum efisien. Pernyataan itu dicetuskan atas beberapa indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
"Berbagai Indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisien pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Nawawi saat membuka Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Nawawi mengatakan indikator dalam IPK bahkan menunjulkan adanya penurunan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Skor IPK yang didapatkan pun tidak membaik dalam sepuluh tahun terakhir.
Baca juga: Sinergi Semua Elemen Penting untuk Hapus Korupsi
"Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," ujar Nawawi.
Ketidakadaannya peningkatan ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, kata Nawawi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kestabilan negara.
"Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian yang kita dapatkan. Secara empiris korupsi telah menghambat kemajuan sosial dan ekonomi banyak negara," ucap Nawawi.
Baca juga: KPK Janji Berikan Jawaban Praperadilan Eks Wamenkumham Pekan Depan
Karenanya, dia meminta seluruh pihak membantu memberantas korupsi di Indonesia. Dukungan harus juga diberikan oleh masyarakat, bukan cuma penegak hukum.
"Sekali lagi bukan hanya sinergi antaraparat penegak hukum saja, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha," tutur Nawawi. (Z-1)
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved