Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengamini upaya penghapusan tindakan korupsi di Indonesia belum efisien. Pernyataan itu dicetuskan atas beberapa indikator dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
"Berbagai Indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisien pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Nawawi saat membuka Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Nawawi mengatakan indikator dalam IPK bahkan menunjulkan adanya penurunan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Skor IPK yang didapatkan pun tidak membaik dalam sepuluh tahun terakhir.
Baca juga: Sinergi Semua Elemen Penting untuk Hapus Korupsi
"Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini," ujar Nawawi.
Ketidakadaannya peningkatan ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, kata Nawawi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kestabilan negara.
"Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian yang kita dapatkan. Secara empiris korupsi telah menghambat kemajuan sosial dan ekonomi banyak negara," ucap Nawawi.
Baca juga: KPK Janji Berikan Jawaban Praperadilan Eks Wamenkumham Pekan Depan
Karenanya, dia meminta seluruh pihak membantu memberantas korupsi di Indonesia. Dukungan harus juga diberikan oleh masyarakat, bukan cuma penegak hukum.
"Sekali lagi bukan hanya sinergi antaraparat penegak hukum saja, tetapi juga sinergi antar pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha," tutur Nawawi. (Z-1)
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tidak menyalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menginstruksikan penyidik Rossa Purbo Bekti mengabaikan permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus Harun Masiku.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KPK masih ngotot meminta penggantian hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan hakim dalam memberikan putusan sela terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved