Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meyakini calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo punya data soal penegakan hukum di Indonesia. Itu disampaikan Puan menanggapi pernyataan Ganjar bahwa penegakan hukum pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo punya skor 5 atau merah.
"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," ujar Puan pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Puan mengatakan penegakan hukum di Indonesia seharusnya berjalan baik. Ia menyinggung agar tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus.
Baca juga: Perangkat Desa Beri Dukungan ke Prabowo-Gibran, Ini Respon Puan Maharani
"Semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda bedakan atau kemudian ada tebang pilih," ujar Puan.
Ia meyakini siapapun presiden yang terpilih pada pemilu 2024, dapat mengawal tegaknya hukum dengan baik. Penegakan hukum, sambung Puan, dilakukan sesuai koridor.
Baca juga: PDIP Dinilai Sudah Pasang Kuda-kuda Bila Harun Masiku Ditangkap
"Siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.
Seperti diberitakan, Ganjar menyebut penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Jokowi turun karena adanya intervensi yang dilakukan elit.
(Z-9)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved