Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tak terganggu bila buronan sekaligus mantan calon legislatifnya Harun Masiku berhasil ditangkap. PDIP diyakini sudah memasang kuda-kuda alias mengantisipasi berbagai kemungkinan yang merugikan mereka jika Harun Masiku ditangkap.
"Artinya PDI Perjuangan kalaupun kemudian nanti katakanlah misalnya Harun Masiku tertangkap, mereka udah siap-siap untuk membuat semacam argumentasi yang memungkinkan mereka (PDIP) untuk tidak dikaitkan langsung dengan peristiwa ini," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti Minggu, 19 November 2023.
Ray mengatakan PDIP sudah mengantisipasi secara matang bila Harun ditangkap. Termasuk, bila ada politikus PDIP yang ikut keseret.
Baca juga: Firli Bahuri Diyakini Bakal ‘Selamatkan Diri’ Lewat Kasus E-KTP dan Harun Masiku
Elektabilitas partai politik (parpol) berlogo kepala banteng bermoncong putih itu juga tak bakal terpengaruh. Bila terjadi penurunan diyakini tak berlangsung lama.
"Jadi kalaupun kasus Harun Masiku ketangkap dia akan heboh ya kan, sehari, dua hari, setelah itu akan berlalu begitu saja. Sehingga, kalau konteksnya elektabilitas tidak terlalu mengkhawatirkan menurut saya," ujar Ray.
Baca juga: Klaim Firli Mulai Buru Harun Masiku Dinilai Pengalihan Isu
Ia menambahkan justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berimplikasi bila Harun ditangkap. Karena masyarakat akan berpandangan giat Harun dibunyikan saat ada ketegangan PDIP dan Jokowi.
"KPK ini kan sekarang sudah di bawah presiden ya kan. Kalau kemudian KPK akhirnya dapat menangkap yang bersangkutan, lagi-lagi kalau bisa kita tangkap ya, asumsinya ini mengapa baru sekarang?" ucap Ray.
(Z-9)
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved