Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyampaikan ajakan memilih setelah proses pengundian nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11) malam. Atensi Bawaslu itu diberikan karena saat ini belum measuki masa kampanye.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan kampanye terdiri dari tiga unsur, yakni subjek, upaya meyakinkan, dan penawaran visi-misi, program, atau citra diri. Ia memastikan ada unsur ajakan memilih dari sambutan yang disampaikan capres dan cawapres peserta Pemilu 2024 tadi malam.
Kendati demikian, Bagja belum dapat memastikan apakah sambutan para capres dan cawapres itu masuk kategori pelanggaran pemilu.
Baca juga: Baru Masa Sosialisasi, Peserta Pemilu Dilarang Pasang Baliho Ajakan Memilih
"Kita lihat nanti (pelanggarannya). Kan masuk laporan hasil pengawasan, masuk ke form A," ujar Bagja saat dikonfirmasi, Rabu (15/11).
Menurutnya, Bawaslu masih akan melakukan kajian untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh capres dan cawapres saat memberikan sambutan di Kantor KPU. Ia mengaku sudah mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2024 sejak jelang masa penetapan capres-cawapres bahwa saat ini masih tahap sosialisasi.
Baca juga: Bawaslu dan DKPP Didorong Periksa Komisioner KPU soal Pencawapres Gibran
"Kami sudah mewanti-wanti, yang penting jangan ada upaya untuk meyakinkan, apalagi di lembaga penyelenggara pemilu," tandas Bagja.
Salah satu ajakan memilih yang mengemuka disampaikan cawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Saat memberikan sambutan, Cak Imin sempat menyisipkan sebuah pantun.
"Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor satu."
Sementara itu, capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto memang tidak secara eksplisit mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapresnya. Namun, setelah secara resmi mendapatkan nomor urut 2, Gibran tampak mengangkat poster yang membentuk isyarat V atau victory hand.
Adapun cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD, juga ikut-ikutan menyampaikan pantun berisi ajakan memilih.
"Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera merata di depan bersama. Ganjar-Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor tiga." (Z-11)
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved