Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menyebut Presiden RI Joko Widodo harus berdiri tegak di atas semua kontestan. Hal itu perlu dilakukan guna memastikan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dan pemilihan legislatif (pileg) berjalan netral, jujur, dan adil.
“Presiden wajib netral, tidak boleh berpihak dan memihak, tidak memberikan privilege kepada calon tertentu,” tegas Lili kepada Media Indonesia, Selasa (24/10/2023).
“Ini karena, berdasarkan konstitusi, Presiden harus melindungi dan melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Baca juga: Jaga Pilpres 2024 Tetap Adil, Jokowi Diminta Netral atau Cuti
Menurutnya, semua warga negara, dalam hal ini seluruh kontestan dalam pilpres harus diperlakukan sama dan adil.
Apabila Presiden bersikap tidak adil, kata Lili, apalagi memanfaatkan kekuasaannya, tindakan seperti itu akan melukai keadilan, merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi.
Baca juga: Kader PDIP Desak Jokowi dan Gibran Segera Mundur dari Partai
“Sebagai amanah konstitusi, Presiden wajib menjaga dan mengawal agar pileg dan pilpres berjalan aman, damai, jujur, adil dan demokratis. Tidak lain dan tidak bukan,” tuturnya.
Maka, untuk memastikan pileg dan pilpres 2024 berjalan jujur dan adil, perlu adanya pengawalan dari masyarakat sipil. “Kekuatan civil society harus mengawal pemilu seoptimal mungkin,” ujarnya.
Pasalnya, keterlibatan civil society merupakan suatu yang penting dan punya urgensi. “Mari mengawal agar pemilu berjalan demokratis,” tandas Lili.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak menjaga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 meskipun putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka akan ikut kontestasi. Gibran telah diputuskan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
"InsyaAllah kita jaga pilpres tetap adil, walaupun ada anak presiden yang ikut dan itu tugas kita semua menjaga agar pemilu jujur dan adil," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melalui keterangan video, Senin, 23 Oktober 2023.
Mardani mengucapkan selamat kepada Prabowo yang menggandeng Gibran meskipun tuai kontroversi. Otomatis saat ini sudah terbentuk tiga pasang capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo-Gibran. (Z-3)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pengetahuan lokal memainkan peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi bencana.
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved