Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan akan melangsungkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar sebelum mendaftarkan bakal calon presiden yang mereka usung Prabowo Subianto.
"Nanti, 21 Oktober akan ada Rapimnas Golkar. Setelah itu, baru kemudian pendaftaran Prabowo," ujar Airlangga pers usai rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/10) malam.
Kendati demikian, Airlangga tidak menjelaskan apakah Rapimnas juga akan membahas dan mengesahkan bakal calon wakil presiden yang diusung Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto. Satu hal yang pasti, sambungnya, Golkar tidak akan menarik dukungan meskipun bakal cawapres yang ditunjuk bukanlah dari Partai Golkar.
Baca juga: Airlangga: Gibran Cocok Pakai Baju Kuning
"Kami sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah nama berpotensi menjadi bakal cawapres untuk Prabowo, mulai dari Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, hingga Airlangga Hartarto sendiri. (Ant/Z-11)
Baca juga: Gibran Memiliki Keunikan Tersendiri Untuk Mendampingi Prabowo
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved