Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat, ada desakan agar pimpinan KPK mundur. Merespons hal itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengembalikan keputusan itu pada pimpinan KPK.
"Ya namanya desakan, ada yang menyuruh mundur, ada yang enggak menyuruh mundur. Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK," terang Mahfud pada wartawan seusai hadir dalam rapat tertutup mengenai narkotika yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/10).
Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK bermula dari laporan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Polda Metro Jaya. Ia melaporkan kasus itu setelah KPK mengusut dugaan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyeret Syahrul. Desakan mundurnya pimpinan KPK berkaitan dengan sorotan publik terhadap integritas lembaga antirasuah itu.
Baca juga: Mahfud Minta Seluruh Pihak Tidak Berspekulasi terhadap Putusan MK
"(KPK), kan punya ukuran-ukuran sendiri," ucap Mahfud.
Seperti diberitakan, perkara dugaan pemerasan dengan terlapor Ketua KPK Firli Bahuri tersebut saat ini telah masuk dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Penyidik Sub Direktorat V Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Senin, (9/10). (Z-10)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
KPK memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka itu
KPK turut menyita sejumlah uang yang diyakini berkaitan dengan dugaan korupsi di Semarang.
Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved