Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Surya Paloh : Siapa Berani Menjamin Aparat Penegak Hukum Bebas Politisasi?

Theofilus Ifan Sucipto
05/10/2023 23:25
Surya Paloh : Siapa Berani Menjamin Aparat Penegak Hukum Bebas Politisasi?
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) didampingi jajaran pimpinan partai(MI / Susanto)

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons kemungkinan peristiwa hukum terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bebas politisasi. Surya Paloh tidak ingin berprasangka buruk namun tetap memikirkan segala kemungkinan.

“Apakah ada yang menjamin atau menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas (politisasi) sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap penegakan hukum?” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, (5/10). 

Surya Paloh enggan menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Dia yakin awak media dan publik memahami faktanya.

Meski begitu, Surya Paloh tidak ingin suudzon. Dia berharap proses hukum terhadap Syahrul berjalan adil dan transparan sesuai dengan semangat NasDem.

“NasDem menjaga tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita bukan penegak hukum, kita institusi partai politik,” ucap dia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan akan kooperatif menjalani proses hukum. Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

"Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini," kata Febri, di Jakarta, Kamis dini hari. (Z-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda
Berita Lainnya