Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat: PDIP Tak Miliki Keberanian Tegas Dengan Jokowi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, PDIP tak punya keberanian tegas kepada PresidenJoko Widodo (Jokowi) terkait bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal, dalam aturan internalPDIP satu keluarga mesti satu partai.
Baca juga: Ganjar Beda Pandangan dengan Megawati Soal KPK
Menurutnya, Jokowi sejak lama sudah dibaca Megawati Soekarnoputri sebagai kader yang tidak loyal serta potensial meninggalkan PDIP. Sikap ini dinilai berimbas negatif terjadap partai.
"Bisa saja, PDIP sedang menanti momentum untuk memberi sanksi pada Jokowi, dan itu bukan saat ini," kata Dedi lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/9).
Menurutnya, cara Jokowi itu sebenarnya sudah membuat melunturkan wibawa Megawati. Namun, Megawati hanya berani sebatas menegur saja.
"Situasi ini, bisa saja akan berbalas di 2024,di mana PDIP diprediksi tidak akan merestui keluarga Jokowi diusung oleh PDIP di semua tingkatan kontestasi," ucapnya.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
Dedi menilai, bisa saja Jokowi sudah membuat rencana cadangan karena khawatir keluarganya tak direstui lagi oleh PDIP. Maka dari itu, Jokowi merestui Kaesang di PSI.
"Bisa juga, Jokowi mengetahui itu, itulah sebab watak politik Jokowi memilih PSI melalui Kaesang, agar kekuasaan yang bisa diraih keluarga Jokowi tetap bisa berlanjut di 2024," tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bergabungnya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua Umum dianggap sebagai manuver Jokowi.
Bahkan Ujang menilai Kaesang yang jadi Ketum PSI sudah by design alias memang masuk dalam bagian dari cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024.(H-3)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved