Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan para elite politik. Rencana tersebut direspons beragam. Sejumlah pihak menyambut baik, sebagian lain merasa khawatir.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pilpres dengan dua paslon akan sangat rentan memicu polarisasi di masyarakat. Pemilihan di 2019 menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Baca juga: Pengamat: Pilpres dengan Dua Paslon Lebih Baik
"Dua pasangan ini kan benturannya pasti sangat terasa. Ini bisa terjadi polarisasi lagi. Luka yang lalu saja belum kering. Masyarakat banyak yang kecewa dan marah, tahu-tahu nanti dua pasang lagi. Ini akan berbahaya," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (24/9).
Bila hanya dua paslon, lanjutnya, pilpres dan demokrasi seakan hanya diatur oleh para elite dan oligarki. Di sisi lain, rakyat tidak berdaulat. Rakyat tidak diberikan banyak pilihan. Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, paling tidak masyarakat bisa diberi pilihan tiga atau empat paslon.
Baca juga: Muncul di Tayangan Azan, KPPI Nilai Ganjar Pranowo Lakukan Pencitraan
Lebih lanjut, kata Ujang, pilpres dengan dua paslon memang akan lebih efisien dari segi anggaran. Pasalnya, secara otomatis itu hanya akan berlangsung satu putaran saja.
Namun, dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat. Demokrasi berkualitas memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, itu memang butuh anggaran dan berbiaya mahal. Apalagi demokrasi langsung," tandasnya. (Z-11)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved