Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon (paslon) kembali digaungkan. Efisiensi anggaran dan menaikkan elektabilitas menjadi alasan para elite politik. Rencana tersebut direspons beragam. Sejumlah pihak menyambut baik, sebagian lain merasa khawatir.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pilpres dengan dua paslon akan sangat rentan memicu polarisasi di masyarakat. Pemilihan di 2019 menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Baca juga: Pengamat: Pilpres dengan Dua Paslon Lebih Baik
"Dua pasangan ini kan benturannya pasti sangat terasa. Ini bisa terjadi polarisasi lagi. Luka yang lalu saja belum kering. Masyarakat banyak yang kecewa dan marah, tahu-tahu nanti dua pasang lagi. Ini akan berbahaya," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (24/9).
Bila hanya dua paslon, lanjutnya, pilpres dan demokrasi seakan hanya diatur oleh para elite dan oligarki. Di sisi lain, rakyat tidak berdaulat. Rakyat tidak diberikan banyak pilihan. Menurutnya, untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, paling tidak masyarakat bisa diberi pilihan tiga atau empat paslon.
Baca juga: Muncul di Tayangan Azan, KPPI Nilai Ganjar Pranowo Lakukan Pencitraan
Lebih lanjut, kata Ujang, pilpres dengan dua paslon memang akan lebih efisien dari segi anggaran. Pasalnya, secara otomatis itu hanya akan berlangsung satu putaran saja.
Namun, dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat. Demokrasi berkualitas memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, itu memang butuh anggaran dan berbiaya mahal. Apalagi demokrasi langsung," tandasnya. (Z-11)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved