Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis (24/8).
KPK meyakini permintaan pembubaran dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan bukti keprihatinan. Menurut Alex, merosotnya prestasi dikarenakan instansinya tidak bisa bekerja sendirian.
Baca juga: Permintaan Megawati Bubarkan KPK Dinilai Kontradiktif
Alex menyebut masyarakat punya peran yang sama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya, dia meminta masyarakat ikut bergandengan tangan.
"Saya sekali lagi Tentu kira tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK," ucap Alex.
Baca juga: Megawati Usul KPK Dibubarkan, Tim Reformasi Hukum Ingin Kembalikan Muruah KPK
Menurut dia, permintaan itu bukan berarti melempar tanggung jawab. Sebab, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut tugas pemberantasan korupsi diemban semua pihak.
"Jelas di dalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Alex.
Para penegak hukum juga diminta menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersedia menjadi pelopornya.
"Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan kepolisian bersama-sama," tutur Alex. (Z-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Meski ada kelemahan, Presiden menilai KPK sudah menjadi lembaga dan memiliki sistem yang bagus sehingga tidak perlu dibubarkan.
KPK saat ini dinilai sudah memiliki banyak masalah. Masalahnya pemerintah dan DPR secara sengaja atau tidak telah menghancurkan KPK.
Pernyataan Megawati sama dengan permintaan para koruptor.
Harus dibuat KPK yang baru untuk benar-benar memberantas tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved