Perludem: Perangi Hoaks tidak Cukup dengan Sosialisasi

PERKUMPULAN untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) menilai upaya sosialisasi bahaya hoaks yang dilakukan penyelenggara pemilu masih belum cukup. Mereka pun mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan penanganan hoaks dan disinformasi secara terukur.

“Saya rasa tidak cukup dengan sosialisasi. Penanganan hoaks dan disinformasi mesti dilakukan dengan cara-cara yang lebih sistematis dan terukur. Itu butuh langkah strategis oleh Bawaslu,” tegas peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada Media Indonesia, Minggu (13/8/2023).

Salah satunya langkah yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah memperbanyak langkah prebungking dengan menyasar potensi-potensi hoaks yang bisa diidentifikasi dari sekarang. Prebungking adalah proses membongkar kebohongan, taktik, atau sumber sebelum informasi keliru menyerang.

Baca juga: Akademisi: Ujaran Kebencian dan Hoaks karena Kurangnya Literasi Digital

“Jadi langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum mesti dilakukan secara beriringan,” tuturnya.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya tidak bisa sendirian dalam memerangi hoaks. Mereka butuh berkolaborasi dengan banyak elemen agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif.

Baca juga: Polri akan Panggil Denny Indrayana untuk Klarifikasi Kasus Hoaks Putusan Sistem Pemilu

"Kolaborasi dengan multistakeholder tersebut nantinya bisa dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan. Kerja sama Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," ungkap Lolly.

Hal senada juga disampaikan anggota KPU Betty Epsilon Idroos. Ia mengakui KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika melakukannya sendirian.

"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho, menyatakan menjelang Pemilu 2024, hoaks politik meningkat. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih. Pada 2019, hoaks politik tercatat mencapai 52,7%.

"Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," ucap Septiaji. (Z-11)