Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMANDAN Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko membeberkan kronologi Mayor Dedi Hasibuan bersama 31 prajurit lainnya geruduk Polrestabes Medan.
Dari hasil keterangan di Puspom TNI, Agung mengemukakan peristiwa tersebut berawal dari ditahannya keponakan Mayor Dedi, yaitu Ahmad Rosyid Hasibuan oleh Polrestabes Medan.
Rasyid ditahan ihwal kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Setelah mengetahui keponakannya ditahan, Dedi pun melaporkan kepada atasannya, Kepala Hukum Daerah Militer (Kakundam) Kodam I Bukit Barisan untuk meminta difasilitasi serta membuat bantuan hukum kepada Rosyid.
Baca juga: Lantik 383 Perwira Remaja TNI, Panglima TNI : Senantiasa Jaga Kedaulatan NKRI
Selanjutnya, Dedi mengajukan surat tertulis kepada Kakundam pada 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh Rosyid keponakannya di Polrestabes Medan.
“Hal ini dikuatkan dari surat kuasa, kepada tim kuasa hukum sebanyak 14 personel dari Kumdam 1 Bukit Barisan sebagai penerima kuasa yang ditandatangani di atas materi oleh Rosyid,” ungkap Agung.
Baca juga: TNI Aktif tak Bisa Ujug-Ujug Jadi Pj Kepala Daerah
Kemudian, pada 1 Agustus, Kakundam pun memberikan bantuan hukum kepada Rosyid. Agung menilai pengabulan permohonan bantuan hukum ini terlalu cepat dan tidak memiliki urgensi untuk dinas.
Selanjutnya, pada 3 Agustus, Kakundam 1 Bukit Barisan mengirimkan surat penangguhan penahanan untuk Rosyid kepada Kapolrestabes Medan.
Hingga Jumat 4 Agustus, Rasyid masih ditahan oleh pihak polrestabes Medan. Maka, Dedi inisiatif menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan tersebut kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan melalui chat WhatsApp.
“(Kasatreskrim) keberatan atas penangguhan permohonan tersebut karena Rosyid masih ada 3 laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan,” tuturnya.
Tanpa tedeng aling-aling, Dedi pun meminta jawaban tertulis Polrestabes yang ditujukan ke Kakundam Bukit Barisan.
Merada tak ada respons, Dedi beserta 40 prajurit lainnya menggeruduk Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus. Dedi akhirnya bertemu dengan Kasatreskrim Polrestabes Medan. Debat pun tak terelakkan, bahkan hingga viral di media sosial.
“Dari kejadian tersebut, dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa kedatangan DFH bersama rekan-rekannya, di kantor Polrestabes Medan dengan seragam dinas loreng, pada hari libur dapat diduga merupakan upaya show of force kepada penyidik Polrestabes Medan,” tegasnya.
Terkait dengan kemungkinan adanya indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, Agung menambahkan pihaknya belum bisa mengarah ke arah tersebut. (Z-10)
Satgas pemberantasan judi online menekankan telah melibatakan Polisi Militer (POM) TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
PERSONEL Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI meningkatkan keamanan di sekitar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Pelaku pengeroyokan dan penganiayaan diduga seorang Pamen yang menjabat Kasdim Kodim 0504/JS dan seorang Babinsa di Koramil Mampang Prapatan.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini dikawal TNI. Keputusannya itu diambil usai ajudannya ditarik Mabes Polri.
KPK mengaku dalam tekanan ketika memberikan izin perwira TNI bertemu Dadan Tri Yudianto di lantai 15 Gedung Merah Putih.
Sahroni mendorong agar hasil dan progres kolaborasi tersebut turut disampaikan ke publik. Menurutnya, transparansi selama proses pengusutan akan sangat penting di mata publik.
Mayor Dedi Hasibuan memimpin sejumlah personel TNI untuk menyatroni Polrestabes Medan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved