Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA tahun 1994, empat negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina mendirikan sebuah forum sub-regional yang dinamakan Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Kini parlemen keempat negara akan membentuk Forum Parlemen BIMP-EAGA dengan pertemuan pertama tahun 2024 di Filipina.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, yang memimpin delegasi Indonesia menyatakan dukungan penuh atas rencana pembentukan Forum Parlemen tersebut.
Baca juga: Buka Sidang AIPA, Puan Ajak Negara ASEAN Perkecil Perbedaan
Forum Parlemen BIMP EAGA didirikan sebagai sebuah strategi bersama untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi di daerah mereka yang kurang berkembang dan terpencil secara geografis.
Dorong Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
Prakarsa tersebut juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata melalui rute pelayaran intra-wilayah baru dan jaringan udara serta proyek interkoneksi listrik. Bidang kerja sama utama lainnya termasuk agribisnis, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan sosial budaya.
Setelah hampir 30 tahun, seiring perkembangan demokrasi di Asia Tenggara, forum antar pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian masing-masing negara tersebut, dirasa perlu memiliki mitra bicara dari parlemen.
Baca juga: Sambut Delegasi AIPA, Puan Bicara Kontribusi Parlemen Hadapi Krisis di ASEAN
Apalagi dengan fungsi Parlemen seperti Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang penting dalam rangka mendukung implementasi agenda BIMP-EAGA di lingkup nasional masing-masing negara anggota.
Sehubungan pendirian Forum Parlemen BIMP-EAGA, di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, pada 5 - 10 Agustus 2023, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon menyampaikan dukungannya terhadap usulan untuk membentuk Forum Parlemen BIMP-EAGA (BEPF).
Pembentukan BEPF Relevan dengan Situasi Saat Ini
Menurut Fadli Zon, pembentukan BEPF sangat kontekstual dan relevan dengan situasi kawasan saat ini. Kehadiran BEPF diharapkan mampu memberikan dorongan bagi peningkatan ekonomi dan pembangunan pasca-pandemi, tak hanya bagi keempat negara anggota, tetapi juga bagi Asia Tenggara secara keseluruhan.
Baca juga: Sidang Umum ke-44, AIPA Tekankan Pentingnya Kerja Sama Hadapi Tantangan
Fadli Zon juga menyampaikan bahwa ke depan, BEPF berfokus meningkatkan konektivitas diantara negara anggota, pemulihan sektor pariwisata, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan akses pada sumber energi di kawasan, peningkatan rantai-pasok untuk komoditas utama pertanian dan perikanan, serta pembangunan berkelanjutan dan penyiapan sumber daya manusia dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi dan industri hijau.
“Dorongan politik dan ketersediaan legislasi sebagai penunjang dari Parlemen, sangat dibutuhkan dalam realisasi fokus-fokus tersebut. Kita perlu mendorong komunikasi lebih lanjut antar parlemen Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam rangka mempersiapkan pertemuan pertama BEPF yang direncanakan akan dilaksanakan di Davao City, Filipina tahun depan,” ungkap Fadli Zon. (RO/S-4)
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengikuti pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam.
TPS 19 Banjar Teba, Kec. Jimbaran dipilih menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh para observer.
Putu Supadma Rudana menegaskan pentingnya Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 yang dilaksanakan di Bali.
Sudah ada 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional mengonfirmasi akan menjadi pemantau atau observer pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
Negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya, harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya,
Sidang Umum AIPA dihadiri oleh sekitar 600 delegasi yang terdiri dari parlemen ASEAN anggota AIPA, perwakilan parlemen negara observer dan organisasi internasional.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved