Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKELOMPOK massa menyatakan menolak kehadiran Rocky Gerung menjadi pembicara diskusi bertajuk Ngobrol Perubahan Indonesia (Ngopi) di Bento Kopi Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu malam, (2/8).
Di tengah massa penolakan itu disertai anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayati. Esti menyatakan hanya menolak kehadiran Rocky.
"Kami tak bermaksud mengganggu acara ini. Yang saya sayangkan kenapa panitia yang notabene ini ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang seseorang yang sangat kontroversial saat ini," kata Esti.
Baca juga : PDIP Resmi Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoaks
Esti menyatakan keberatan dengan kehadiran Rocky meski sekadar jadi pembicara diskusi. Ia menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Rocky beberapa waktu lalu yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Jokowi tidak Ambil Pusing Kritikan Rocky Gerung
"Dia (Jokowi) kader PDIP. Banyak kawasan-kawasan ini sebagian kader PDIP. Tentu sudah tahu reaksi publik seperti ini karena Jogja banyak mencantai Jokowi," ucapnya.
Ia menilai panitia mestinya santun dan memahami situasi Yogyakarta. Ia menyesalkan panitia diskusi mendatangkan Rocky Gerung.
"Selama ini saya anggap Rokcy akademisi hebat dengan daya intelektual tinggi, tapi tak punya adab dan budaya. Sekali lagi ini Yogyakarta, jangan biasakan suatu hal yang tak berbudaya," ujarnya.
Ia menambahkan, massa yang datang tak hanya dari kader dan simpatisan PDIP. Ia menyebut ada warga Yogyakarta yang ikut menolak.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Abdul Rozak Waluyo Nugroho mengatakan ungkapan Rocky Gerung bukan kritik, namun makian dan hujatan. Menurut dia, itu merusak persatuan bangsa.
"Apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan statemennya sangat tidak mendidik, tidak intelektual, merusak generasi anak bangsa," ucapnya.
Kapolresta Sleman AKBP Yuswanto Ardi mengatakan mengerahkan sekitar 250 personel menjaga acara diskusi itu. Ia mengatakan sudah mendapat pemberitahuan rencana kegiatan itu.
"Apapun keputusan panitia, kami akan melakukan pengamanan sampai selesai," kata dia. (MGN/Z-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Banyak tuduhan bahwa DPR mencampuri proses hukum. Artikel ini membedah perbedaan mendasar antara pengawasan konstitusional dan 'political trial' berdasarkan teori hukum global
Kuasa hukum pemohon, M. Fauzan Alaydrus, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperbaiki permohonan dengan memperjelas dasar pengujian dan dalil yang diajukan.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Pasal tersebut hanya menjerat orang yang secara sadar menyebarkan berita yang ia ketahui tidak benar.
Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan pemahaman mendalam aparat penegak hukum terhadap semangat KUHP dan KUHAP cegah kriminalisasi seperti kasus Bibi Kelinci Nabilah O'brien
KETETUAN soal hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menyatakan aturan baru tersebut menghindari eksekusi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved