Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKELOMPOK massa menyatakan menolak kehadiran Rocky Gerung menjadi pembicara diskusi bertajuk Ngobrol Perubahan Indonesia (Ngopi) di Bento Kopi Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu malam, (2/8).
Di tengah massa penolakan itu disertai anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayati. Esti menyatakan hanya menolak kehadiran Rocky.
"Kami tak bermaksud mengganggu acara ini. Yang saya sayangkan kenapa panitia yang notabene ini ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang seseorang yang sangat kontroversial saat ini," kata Esti.
Baca juga : PDIP Resmi Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas Dugaan Ujaran Kebencian dan Hoaks
Esti menyatakan keberatan dengan kehadiran Rocky meski sekadar jadi pembicara diskusi. Ia menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Rocky beberapa waktu lalu yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
Baca juga : Jokowi tidak Ambil Pusing Kritikan Rocky Gerung
"Dia (Jokowi) kader PDIP. Banyak kawasan-kawasan ini sebagian kader PDIP. Tentu sudah tahu reaksi publik seperti ini karena Jogja banyak mencantai Jokowi," ucapnya.
Ia menilai panitia mestinya santun dan memahami situasi Yogyakarta. Ia menyesalkan panitia diskusi mendatangkan Rocky Gerung.
"Selama ini saya anggap Rokcy akademisi hebat dengan daya intelektual tinggi, tapi tak punya adab dan budaya. Sekali lagi ini Yogyakarta, jangan biasakan suatu hal yang tak berbudaya," ujarnya.
Ia menambahkan, massa yang datang tak hanya dari kader dan simpatisan PDIP. Ia menyebut ada warga Yogyakarta yang ikut menolak.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Abdul Rozak Waluyo Nugroho mengatakan ungkapan Rocky Gerung bukan kritik, namun makian dan hujatan. Menurut dia, itu merusak persatuan bangsa.
"Apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan statemennya sangat tidak mendidik, tidak intelektual, merusak generasi anak bangsa," ucapnya.
Kapolresta Sleman AKBP Yuswanto Ardi mengatakan mengerahkan sekitar 250 personel menjaga acara diskusi itu. Ia mengatakan sudah mendapat pemberitahuan rencana kegiatan itu.
"Apapun keputusan panitia, kami akan melakukan pengamanan sampai selesai," kata dia. (MGN/Z-8)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur lebih tegas mengenai perselingkuhan dan perzinaan.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
PRAKTISI hukum sekaligus bekas caleg DPR RI dari PDIP Henry Yosodiningrat menilai bahwa kasus Harun Masiku merupakan kasus musiman politik
KPK merespons kabar adanya penerimaan Rp1,3 miliar kepada Firli Bahuri. Informasi itu diklaim masih berkaitan dengan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya.
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.
Penerapan pidana bersyarat untuk putusan tahanan di bawah satu tahun. Sanksi untuk terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat diganti dari kurungan penjara menjadi hukuman kerja sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved