Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama kader partai berlambang pohon beringin lainnya membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar. Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
Diketahui, Idrus merupakan sekjen Golkar era Setya Novanto. Ia terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. Dalam kasus itu, Idrus harus menjalani hukuman selama dua tahun di penjara sejak 2020.
Idrus mengklaim Tim Pemrakarsa muncul karena kesadaran kolektif mantan kader Golkar yang tidak masuk struktur kepengurusan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Baca juga: Berkat Kasasi MA, Idrus Marham Kini Bebas Murni
"Tim pemrakarsa adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari sebagian keluarga Partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," tutur Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/8).
Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.
RESPONS DPD I PARTAI GOLKAR
Ramai-ramai pengurus Golkar daerah tingkat Provinsi merespons seruan Idrus Marham yang mengajak agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I tidak takut untuk mengganti ketua umum partai Airlangga Hartarto. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengaku tak akan terpengaruh atas seruan Idrus tersebut.
Bupati Tangerang itu pun meminta agar Idrus berhenti menyerukan wacana munaslub dan fokus memenangkan partai Golkar di Pemilu 2024. "Sudahlah hentikan wacana itu, tidak ada munaslub. Sekarang lebih baik fokus dukung Airlangga menangkan pemilu," ujarnya melalui pesan tertulis, Jumat (28/7).
Baca juga: Idrus Marham Bebas dari Penjara
Ia juga memastikan pihaknya akan tegak lurus terhadap kepemimpinan Airlangga. "DPD Partai Golkar DKI Jakarta masih solid mendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan pilpres, pileg dan pilkada 2024," ucap Ahmed.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu tak ambil pusing soal wacana Munaslub yang berkembang. Tetty Paruntu, sapaan akrab Bupati Minsel Periode 2010-2016 dan 2016-2021 itu mengutarakan saat ini Golkar Sulut fokus kerja untuk pemenangan pemilu 2024.
"Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar," kata Tetty, Jumat (28/7).
Baca juga: Airlangga Hartarto Miliki Tiga Keunggulan Untuk Dipinang Menjadi Cawapres
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024. Ia menilai sama sekali tidak ada alasan partainya untuk menggelar Munaslub.
"Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub," tegas Syamsuar, Jumat (28/7).
Gubernur Riau ini menegaskan, semua calon legislatif (caleg) sedang bekerja di lapangan, berjuang menarik simpatik rakyat untuk memenangkan partai Golkar. "Kita bekerja untuk memenangkan partai Golkar pada Pemilu 2024. Kader Golkar di daerah baik-baik saja tetap solid dan bersatu di bawah Komando Airlangga Hartarto selaku ketua umum partai Golkar," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPD Golkar se-Indonesia Tegaskan Tolak Munaslub
Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
Setidaknya terdapat dua penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Selanjutnya, DPP melanggar AD/ART atau DPP tak dapat melaksanakan amanat Munas yang menyebabkan organisasi tak berjalan sesuai dengan fungsinya. (RO/S-3)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Komunikasi Golkar dengan Gerindra terjalin baik. Golkar rajin berkomunikasi dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Politisi Partai Golkar Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di kemenkumham.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Politikus Partai Golkar Idrus Marham hari ini, 30 Januari 2024.
Polisisi Partai Golkar Idrus Marham mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan wamenkumham Eddy.
Selain dipilih sebagai Ketua Dewan Penasihat Bappilu Partai Golkar, Idrus juga diberi tugas khusus pada gelaran Pilpres 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved