Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMUNIKASI politik yang kembali terbangun antara Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dinilai membuktikan upaya penjegalan terhadap capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah gagal. Hal itu sekaligus mengakui Anies tidak bisa lagi digoyang untuk maju dalam Pilpres 2024.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan tiga poros yang ada tidak akan berubah lagi dan sudah memasuki tahap untuk fokus dengan pemenangan kandidat masing-masing.
"Upaya menjegal sudah diupayakan tapi tidak berhasil. Jadi fasenya sekarang sudah keluar dari penjegalan Anies, semua fokus saja ke kandidat masing-masing. Tapi kalau ada penjelekan, masih ada upaya buzzer itu tetap ada tapi setidaknya di level Jokowi sudah tidak ada keinginan menjegal Anies. Ya sudah Anies capresnya," ujarnya, Jumat (21/7).
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Paloh Runtuhkan Persepsi Penjegalan Anies
Pertemuan yang diartikan sebagai sinyal positif tersebut menurutnya tidak akan mengubah konstelasi tiga poros yang sudah pasti. Komitmen keduanya antara KPP dan Joko Widodo tidak bisa ditawar lagi. Pertanyaan presiden tentang siapa yang akan menjadi cawapres Anies kepada Surya Paloh juga menurutnya merupakan upaya Jokowi untuk tetap meloloskan kepentingannya.
"Tentang cawapres Anies itu sebetulnya ada kelanjutan tapi tidak akan diomongkan," sambungnya.
Baca juga: Anies Katakan Perubahan tak Selalu Berarti Merombak
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut dinilai Firman tetap berusaha mengamankan legacy dan kepentingannya dengan tetap mencari peluang.
"Jokowi politisi ulung tapi buka king maker dia inginnya soft landing. Artinya dia membaca dan merespons dari sikap tegasnya Surya Paloh. Dan tentu saja setiap pemerintahan inginya soft landing," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketum Partai NasDem Ahmad Ali menerangkan semakin dekatnya hari pemilihan maka dibutuhkan intensitas komunikasi politik lintas koalisi yang baik. Hal ini akan menciptakan kondusifitas di tahun politik agar tidak terjadi kebekuan di tingkat akar rumput.
"Sering bertemunya para elite jauh lebih baik dari pada saling tidak berkomunikasi. Kami memandang pertemuan itu menyejukan. Apa pun di tahun pemilu ini butuh komunikasi elit sehingga di tingkat bawah kondusif.
Tidak adanya komunikasi sebelumnya antara Surya Paloh dan Joko Widodo bukan berarti ada masalah namun dua tokoh ini saling menyayangi.
"Ini persoalan hati. Sebenarnya tidak ada yang substantif dari kebekuan komunikasi," sambungnya.
Di sisi lain Ali menilai dengan terbangunnya komunikasi keduanya maka bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik.
"Bisa saja terjadi perubahan tapi kalau sampai meninggalkan Anies itu tidak mungkin. Makanya kami tidak mau terburu-buru mengumumkan cawapres," tukasnya. (Sru/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved