Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudi Jocom ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia segera diadili karena diduga korupsi pembangunan tiga Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Tim jaksa KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Dudi Jocom," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (20/7).
Ali menjelaskan tiga kampus yang dimainkan Dudi yakni IPDN Provinsi Riau, IPDN Provinsi Sulawesi Utara, dan IPDN di Provinsi Sulawesi Selatan. Negara ditaksir merugi puluhan miliar atas ulahnya.
Baca juga: Rektor IPDN Tutup Magang III di Kota Tasikmalaya
"Dalam dakwaan, tim jaksa menguraikan adanya kerugian keuangan negara Rp69,1 miliar," ucap Ali.
KPK kini tinggal menunggu jadwal persidangan pertama dari majelis hakim. Agenda nanti yakni pembacaan dakwaan dari kubu jaksa.
Baca juga: Natalius Pigai, Ketua Tim Non Litigasi Eltinus Omaleng: KPK Perlu Evaluasi Sistem Kerja
"Selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim untuk agenda hari sidang pertama yakni pembacaan surat dakwaan," tutur Ali. (Z-3)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Menpan-RB Rini Widyantini memperkenalkan konsep Human Based Service kepada 1.216 praja IPDN sebagai wajah baru birokrasi yang berempati dan responsif.
Usia ke-70 adalah kesempatan bagi IPDN untuk memperkuat visi, integritas, dan strategi dalam mencetak calon pemimpin pemerintahan yang kompeten.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di jalur arah Surabaya menuju Malang, tepatnya di Desa Pamotan, Kecamatan Porong.
Sebanyak 1.138 praja IPDN diberangkatkan ke lokasi terdampak bencana di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, guna mempercepat aktivasi layanan publik pemerintah daerah setempat yang terhambat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved