Menpan-RB Perkenalkan Human Based Service kepada 1.216 Praja IPDN

SEBANYAK1.216 praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor menerima pembekalan strategis mengenai wajah baru birokrasi masa depan. Dalam kegiatan stadium general yang digelar di Gedung Balairung Rudini, Selasa (16/4), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, S.H., MPM, memperkenalkan konsep Human Based Service sebagai pilar utama pelayanan publik.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si, menjelaskan bahwa pembekalan ini merupakan persiapan krusial bagi calon wisudawan dan wisudawati tahun 2026 sebelum mereka diterjunkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh pelosok Indonesia.

Menurutnya, memahami reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan kompas bagi ASN di tengah tingginya tuntutan publik.

Baca juga : Menteri PANRB Beri Kuliah Umum di Kampus IPDN Jatinangor

Birokrasi dengan Hati: Menjawab Tantangan Global

Dalam paparannya, Menpan-RB Rini Widyantini menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya. Kecepatan perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat yang meningkat menuntut pemerintah untuk tidak hanya sekadar bekerja, tetapi juga beradaptasi dengan cepat.

“Kepercayaan publik dapat diraih melalui implementasi human based service. Ini adalah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat, responsif, dan berempati. Praja harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan,” tegas Rini.

Selain aspek empati, Menpan-RB juga menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi bagi para calon ASN. Berikut adalah poin-poin kompetensi utama yang wajib dikuasai praja IPDN:

Baca juga : Usulan Masa Pensiun 70 Tahun Disebut Masih Perlu Dikaji Secara Mendalam

Ketahanan Nasional dan Navigasi Menghadapi Disrupsi

Selain reformasi birokrasi, para praja juga dibekali pemahaman mengenai ketahanan nasional oleh Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto, S.I.R., M.H.I. Ia mengingatkan bahwa di era globalisasi yang penuh disrupsi, ketahanan nasional adalah sistem navigasi agar ASN tetap tegak berdiri di tengah badai ideologi maupun ekonomi.

Mayjen Ari menyoroti potensi perpecahan yang harus diwaspadai oleh para calon pamong praja, mulai dari isu SARA, ketimpangan sosial, hingga polarisasi politik. Ia meminta para praja untuk memegang teguh prinsip persatuan dan toleransi sebagai warisan pendiri bangsa.

“Negara membutuhkan praja yang memiliki sifat tanggon (nasionalis dan berkarakter baik), tanggap, serta trengginas. Jaga komunikasi, gunakan media sosial dengan bijak, dan jangan menjadi bagian dari penyebaran berita bohong yang dapat memicu perpecahan,” pesan Mayjen Ari menutup pemaparannya.

Dengan pembekalan ini, diharapkan 1.216 lulusan IPDN tahun 2026 siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi yang modern namun tetap humanis di seluruh wilayah Indonesia. (Z-1)