Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini, Jumat (14/7). Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat.
Selain Budi Karya, lembaga antirasuah juga memanggil Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M Risal Wasal dan ASN Maulana Yusuf di hari yang sama. Ketiganya diharapkan hadir memenuhi panggilan.
Baca juga: Ogah Bersihkan Kloset, Terpidana Korupsi Suap Petugas Rutan KPK
Sebelumnya, KPK mengulik dugaan pengaturan lelang untuk memenangkan PT Istana Putra Agung dalam proyek pembangunan jalur ganda Kereta Api Solo Kadipiro-Semarang. Informasi tersebut diperoleh dengan memeriksa tiga saksi.
"Didalami pengetahuannya antara lain tentang dugaan settingan untuk memenangkan PT IPA (Istana Putra Agung) saat lelang pekerjaan pembangunan jalur ganda KA Solo Kadipiro-Semarang," tutur Ali.
Baca juga: Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Dokumen terkait Korupsi Dana PEN
Tiga saksi itu meliputi wiraswasta Logam Sehat Utama, serta dua ASN Eko Budi Santoso dan Heni Purwaningtyas. KPK menduga ada petinggi di Kementerian Perhubungan yang diguyur duit untuk menetapkan IPA sebagai pemenang lelang.
"Termasuk aliran dana dari PT IPA ke beberapa pihak termasuk petinggi di Kemenhub," ucapnya tanpa merinci identitas pejabat yang dimaksud. (Z-11)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
'DI dunia tipu-tipu Kamu tempat aku bertumpu Baik, jahat, abu-abu Tapi warnamu putih untukku' (Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu)
SIKAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut burona Harun Masiku berpotensi ditangkap dalam waktu seminggu ke depan dinilai tidak lazim.
PDI Perjuangan (PDIP) memastikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan.
KPK bakal memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mendalami kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy masih diusut.
Pertimbangan hakim dalam memutus vonis tersebut tidak peka terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan koruptor dihukum berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved