Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak ingin persaingan politik menghambat program pemerintah. Lantas persaingan politik menjelang pemilu harus berjalan baik.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, menilai jika cawe-cawe presiden dalam makna untuk menjaga agar pemilu berjalan aman, damai dan demokratis, maka itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan.
“Presiden harus memastikan pemilu berlangsung sesuai tahapan yang ditetapkan dan diputuskan, dan seterusnya,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Senin (3/7).
Baca juga: Presiden Dinilai Harus Jaga Pemilu Berjalan Baik
“Akan tetapi jika cawe-cawe memiliki makna yang lain, yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, serta bertentangan dengan etika politik, tentu tidak pas,” tegasnya.
Di sisi lain, Pakar hukum tata negara UGM Andi Sandi Antonius menilai pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
Baca juga: Kasus Korupsi BTS, Presiden Minta Menpora Hormati Proses Hukum
Sebagai presiden, Jokowi harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda atau program pemerintah itu sendiri. (Ykb/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved