Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem selaku partai yang mendukungnya menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Menjelang akhir masa jabatan sebagai wali kota dua periode, Danny Pomanto memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai besutan Surya Paloh itu, dengan dua alasan, yaitu alasan keluarga dan politik.
"Alasan keluar pertama, yaitu keluarga. Karena Aura (anaknya) akan melahirkan, sehingga tidak akan maksimal. Lalu istri saya juga Idul Adha kemarin jatuh sakit. Sehingga setelah dievaluasi, tentu tidak maksimal, sehingga kami memilih mengundurkan diri secara keseluruhan," jelas Danny, Senin (3/7).
Baca juga : Ini Jawab NasDem soal Hengkangnya Wali Kota Makassar Danny Pomanto
Seperti diketahui, surat pengunduran diri Danny Pomanto dari Partai NasDem ramai dibahas karena beredar di grup-grup Whatsapp. Yang ternyata kemunduran itu diikuti oleh semua anggota keluarga yang masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) Partai NasDem untuk DPR RI dan DPRD Sulsel.
Baca juga : Ribuan Pengemudi Ojol Deklarasi Harga Mati Anies For Presiden 2024
Kemunduran karena alasan politik, Danny mengisyaratkan akan hengkang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya kira semua orang tahu alasan politik saya. Saya kira sudah jadi perbincangan warung kopi. Saya nyaman seperti ini, lebih baik untuk banyak orang, karena saya harus baik untuk semua, sehingga filosofi saya yang baik, saya menyatakan mundur dengan hormat," serunya.
Danny juga tidak menampik, kalau dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, tapi lebih mendukung Ganjar Pranowo.
"Bisa disebut beralasan seperti itu, karena pilihan pribadi, tapi bukan satu-satunya alasan itu," dalihnya.
Saat ditanya kemungkinan meloncat ke PDIP, lagi-lagi Danny tidak menampiknya, karena memang ada aturan di partai itu, satu keluarga tidak boleh beda partai. Sementara menantunya, suami dari anaknya Aura, yaitu Udin merupakan bacaleg PDIP.
"Ini namanya kan politik biar menantu duluan masuk itukan belum tentu seperti itu, tapi bisa juga seperti itu, namanya politik jadi politik itu dinamis. Dan kita paham, makanya salah satu alasan Aura harus mundur itu alasan keluarga dan politik," lugas Danny.
Diketahui, Danny Pomanto sebelumnya tidak punya latar belakang sebagai politisi, awal maju sebagai Wali Kota Makassar didukung Partai Demokrat dan Partai Bulan dan Bintang (PBB). Tapi kemudian memilih bergabung di Perindo. Dari Perindo berpindah ke NasDem.
Saat masih di NasDem, untuk bisa maju di Pilwalkot Makassar periode kedua, Danny Pomanto malah memegang kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra. Dan ini berencana gabung ke PDI Perjuangan. (Z-8)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved