Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bakal terus mempelototi daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional. Sebab, DPT merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Demikian disampaikan anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.
"DPT ini, kan, menyangkut soal hak konstitusi warga negara kita, karena itulah yang membuat mereka boleh milih, bisa nyoblos. Sehingga, satu (pemilih) saja menjadi penting bagi Bawaslu," ujarnya saat ditemui usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (2/6).
Lolly mengikuti rapat tersebut bersama anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Totok Hariyono dan Puadi. Dalam rapat tersebut, pihaknya mengemukakan sejumlah saran perbaikan yang telah disampaikan ke KPU selama proses rekapitulasi DPT, misalnya temuan 52 pemilih atau orang tidak dikenali yang berada dalam satu kartu keluarga.
Baca juga : KPU Sebut Eliminasi 1,2 Juta Data Ganda Pemilih Pemilu 2024 Tinggal Sedikit
Meski Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah mengetok palu saat menetapkan jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang, Lolly mengatakan catatan yang disampaikan pihaknya masih dapat ditindaklanjuti.
Kasus temuan 52 orang tidak dikenal, contohnya, masih menunggu konfirmasi yang dilakukan KPU kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. "Itu, kan, belum nih eksekusinya, nanti itu termasuk yang kita pantau setelah penetapan DPT. Jadi catatan itu masih kita lihat," kata Lolly.
Menurut Lolly, meski tidak tercatat dalam DPT, masyarakat yang berhak memilih pada Pemilu 2024 tetap dapat mencoblos melalui mekanisme daftar pemilih khusus (DPK). Mekanisme itu, sambungnya, juga dapat digunakan bagi para mantan anggota TNI/Polri yang mendapat hak sebagai warga sipil setelah penetapan DPT sampai sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"DPT akan berkorelasi terhadap logistik yang dicetak. Kalau DPT kita tidak clear, maka logistik sangat mungkin nanti juga tidak clear, sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama," tandas Lolly. (Z-4)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
KPU berharap tingginya tingkat partisipasi Pemilu 2024 juga berlanjut di Pilkada 2024 pada November mendatang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih melayani pengurusan pindah lokasi tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2024 hingga hari ini, Rabu, 7 Februari 2024.
Bawaslu memintai keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu) Johor Bahru, Malaysia, soal temuan data pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI merespon laporan Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data ganda pemilih
MIGRANT CARE menyatakan telah menerima informasi dari warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS) soal adanya pemilih yang ganda di New York, AS.
Anggota KPU DKI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Astri Megatari pun mengimbau masyarakat yang ingin pindah memilih untuk segera mengurus administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved