Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilu 2024. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan hal itu merupakan upaya pihaknya meminimalkan praktik politik uang.
"Formulir pendaftaran (bagi bakal calon anggota legislatif) tidak perlu bayar, tidak ada jual nomor, jadi tanpa mahar," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).
Selain itu, Gus Choi juga menegaskan bahwa orientasi pendidikan para bacaleg ditanggung oleh NasDem. Untuk menghilangkan praktik politik uang di Indonesia, ia mengakui membutuhkan proses yang panjang.
Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024
Utamanya, lanjut Gus Choi, rakyat harus sejahtera secara ekonomi. Di sisi lain, pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan.
"Ketika rakyat sudah tinggi secara penghasilan ekonominya, well educated, itu politik uang tidak akan terjadi lagi," tandas Gus Choi.
Baca juga: NasDem Nilai Penting Melibatkan Anak Muda dalam Partai Politik
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap para bacaleg yang berkontestasi pada Pemilu 2024 tidak melakukan politik uang. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan itu.
"Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan hal tersebut dan bisa melaporkan kepada Bawaslu," ujarnya.
Menurut Bagja, praktik politik uang paling masif terjadi pada masa tenang yang berlangsung setelah kampanye berakhir sampai hari pemungutan suara. Kendati demikian, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan mengingat masa kampanye untuk Pemilu 2024 relatif pendek, yakni hanya 75 hari saja.
"Orang akan berlomba, karena itu, kan, sudah di ujung kan karena cuma 75 hari, berlomba meyakinkan pemilih, meyakinkan pemilih, kan, bisa dengan uang. Ini agak berbahaya karena dengan kampanye yang 75 hari maka masyarakat praktis mengambil uangnya," jelas Bagja. (Tri/Z-7)
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
PPP secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved