Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di tanah air.
Pasalnya pada tahun ini, BNN mendapatkan anggaran sebesar Rp 133 miliar dan Rp 300 miliar lebih dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.
"Saya ingin tahu bagaimana rencana pemberantasan narkoba dan optimalisasi pelaksanaanya, apakah anggaran Rp 300 miliar lebih itu bisa mempengaruhi pemberantasan narkoba dan membantu proses penyelidikan?," tanya Supriansa dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Rabu (7/6).
Baca juga: BNNP Babel Gagalkan Peredaran 7,5 Kg Ganja
Politikus Partai Golkar itu juga meminta penjelasan kepada BNN ihwal adanya dugaan pencucian uang dalam kasus narkoba di Indonesia.
"Coba berikan gambaran baru dan model pencucian uang yang sering ditemukan oleh BNN, sehingga masyarakat dapat paham benar bahwa narkoba ini telah memasuki pada level yang sangat rendah sekali dari tingkat masyarakat kecil hingga masyarakat atas," ujarnya.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
Atas hal itu, Komisi III DPR RI juga meminta kepada BNN agar lebih memasifkan kembali sosialisasi pencegahan akan bahaya narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah masuk ke level terbawah masyarakat.
"Kalau ada program yang menyentuh keluarga tentu ini sangat bagus sekali, sehingga selain pencegahan dari luar tetapi juga ada pencegahan dari dalam bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan BNN melalui baliho-baliho besar yang ada di setiap daerah.
"Saya juga ingin bertanya sejauh mana efektivitas baliho-baliho besar BNN yang ada di Jakarta itu? Kalau efektif kenapa tidak coba diterapkan di desa-desa?," tutupnya. (Z-7)
Perumusan kebijakan publik seharusnya melibatkan kajian akademik secara mendalam agar memiliki legitimasi yang kuat dan tidak bersifat represif.
APVI telah menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada BNN, namun hingga saat ini belum memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Komunitas menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Esther melihat dampak ekonomi akibat pelarangan total peredaran vape, sebab industri rokok elektrik di Indonesia merupakan sektor yang sedang bertumbuh serta legalitasnya sudah diatur.
Pakar paru peringatkan risiko kanker bagi perokok pasif vape. BNN temukan indikasi narkotika dalam cairan vape dan usulkan pelarangan total dalam RUU Narkotika.
Arvindo mendukung penuh BNN dalam memberantas narkotika bermodus vape, namun meminta pemerintah membedakan produk legal berpita cukai dengan produk oplosan.
Komisi III DPR RI apresiasi vonis bebas videografer Amsal Sitepu di PN Medan. Habiburokhman tegaskan karya kreatif tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang fisik.
Dalam industri kreatif, standarisasi biaya bersifat subjektif dan didasarkan pada kesepakatan antarpihak.
Kontras mendesak DPR mendorong Presiden membentuk TGPF Independen untuk usut tuntas aktor intelektual penyiraman air keras Andrie Yunus demi menjaga demokrasi
KontraS mengungkap "Operasi Sadang" di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Diduga melibatkan 16+ personel intelijen dan menyasar aktivis lainnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu.
PELAKU penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus diduga melibatkan anggota Bais TNI. Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar administrasi kasus dilakukan cermat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved