Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di tanah air.
Pasalnya pada tahun ini, BNN mendapatkan anggaran sebesar Rp 133 miliar dan Rp 300 miliar lebih dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.
"Saya ingin tahu bagaimana rencana pemberantasan narkoba dan optimalisasi pelaksanaanya, apakah anggaran Rp 300 miliar lebih itu bisa mempengaruhi pemberantasan narkoba dan membantu proses penyelidikan?," tanya Supriansa dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Rabu (7/6).
Baca juga: BNNP Babel Gagalkan Peredaran 7,5 Kg Ganja
Politikus Partai Golkar itu juga meminta penjelasan kepada BNN ihwal adanya dugaan pencucian uang dalam kasus narkoba di Indonesia.
"Coba berikan gambaran baru dan model pencucian uang yang sering ditemukan oleh BNN, sehingga masyarakat dapat paham benar bahwa narkoba ini telah memasuki pada level yang sangat rendah sekali dari tingkat masyarakat kecil hingga masyarakat atas," ujarnya.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
Atas hal itu, Komisi III DPR RI juga meminta kepada BNN agar lebih memasifkan kembali sosialisasi pencegahan akan bahaya narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah masuk ke level terbawah masyarakat.
"Kalau ada program yang menyentuh keluarga tentu ini sangat bagus sekali, sehingga selain pencegahan dari luar tetapi juga ada pencegahan dari dalam bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan BNN melalui baliho-baliho besar yang ada di setiap daerah.
"Saya juga ingin bertanya sejauh mana efektivitas baliho-baliho besar BNN yang ada di Jakarta itu? Kalau efektif kenapa tidak coba diterapkan di desa-desa?," tutupnya. (Z-7)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan senilai Rp9,6 miliar kepada Badan Narkotina Nasional (BNN) DKI Jakarta.
Tim gabungan menggerebek sebuah lab clandestine di sebuah vila di Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali, Kamis (18/7).
Di AS dan Kanada, DEA masing masing negara menempatkan Tramadol ke dalam CSA Schedule IV, hanya setingkat di bawah penyalahgunaan obat  turunan morfin Ketamin.
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus sadar terhadap bahaya narkoba.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 26 wilayah di Jakarta masuk dalam kategori rawan peredaran narkoba.
107 wilayah di Jakarta masuk kategori waspada peredaran narkoba yang perlu ditangani secara serius
KELUARGA Dini Sera Afriyanti mengadu ke DPR RI dan meminta hukuman setimpal terhadap terdakwa Ronald Tannur serta hakim yang mengadili.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni murka ke hakim yang menjatuhkan vonis ke Ronald Tannur terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyayangkan putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendesak Polri untuk membuat tim khusus usut pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatra Utara (Sumut).
MAJELIS hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan alias Perong.
Komisi III DPR RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan anggota dewan yang ketahuan main judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved