Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara roadshow bus antikorupsi di Depok, Jawa Barat. Warga Kota Belimbing diberikan wejangan untuk menolak serangan fajar yang diberikan para calon legislatif atau partai politik saat kampanye.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya tengah menggencarkan pendidikan antikorupsi di sektor politik karena Pemilihan Umum (Pemilu) bakal digelar kurang dari sembilan bulan lagi. Calon pemimpin di Depok diharap tidak memberikan suap ke pemilih cuma demi mendapatkan suara.
"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih," kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Senin (22/5).
Baca juga: Bak Sebuah Film, Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe Pakai Skenario
Ghufron juga meminta warga Depok untuk tegas menolak politik uang. Sebab, pemimpin yang menang lewat jalur suap bakal mencari uang dengan cara haram untuk mengembalikan modalnya saat mendapatkan jabatan.
"Kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ucap Ghufron.
Baca juga: Seorang Wanita Hamil Sempat Terjebak di Lift Balai Kota Depok yang Mati Mendadak
Ghufron juga menegaskan politik uang membuat pemerintahan di Depok tidak bisa berkembang. Masa depan daerah penyangga ibu kota itu tidak layak digadaikan hanya dengan sedikit uang saat waktu pemilihan.
"Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," ujar Ghufron.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengapresiasi kegiatan pendidikan yang digelar KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilihat dari penindakan.
Idris setuju dengan KPK yang menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Masyarakat diharap memaknai slogan Depok untuk memastikan pesta demokrasi berjalan tanpa adanya suap menyuap.
"Kita punya slogan 'Kode Hatiku' yaitu Kota Depok sehat, Indonesia kuat. Sehat mentalnya, pikirannya, pemerintahannya, termasuk masyarakatnya," tutur Idris. (Z-11)
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
KPK didesak memanggil sejumlah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian demurrage beras itu.
Kepastian itu disampaikan oleh Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat merespons infromasi terkait kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar.
KETUA MAKI Boyamin Saiman mengatakan perseteruan yang terjadi antara anggota Dewas KPK Albertina Ho dengan Nurul Ghufron akan mengganggu kinerja memberantas korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tugas tim penindakan tetap berjalan meski pemilihan umum (pemilu) sedikit lagi sampai tahapan pencoblosan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved