Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPERCAYAAN publik kepada institusi Polri seiring waktu mulai kembali membaik dengan adanya tren positif Hal itu terekam dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang kenaikan kepercayaan publik 73,2%, pada 11-17 April 2023.
Bahkan, hasil dari indikator yang telah dirilis telah berhasil membawa lembaga yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian positif itu dipandang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan tidak lepas dari ketegasan Kapolri menindak anggota yang melanggar.
"Intinya melihat ketegasan Kapolri terhadap oknum yang melanggar tentu sudah barang tentu membuat masyarakat percaya dengan Polri," kata Edi lewat keterangan yang diterima, Rabu (10/5)
Beberapa bulan ke belakang kepercayaan publik sempat menurun karena kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Disusul sejumlah pelanggaran anggota lainnya yang juga menyita perhatian.
Salah satunya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas aksi pembiaran yang dilakukan AKBP Achirudin, perwira menengah di Polda Sumut berujung penganiayaan anaknya kepada temannya.
"Pada institusi Polri kita lihat tidak ada pilih buluh. Siapa yg melanggar diberikan sanksi tegas. Polri tidak melihat pangkat. mau bintara hingga jenderal sekalipun juga diproses dan dipecat tanpa ampun," katanya.
Oleh sebab itu, Edi memandang representasi ketegasan Polri dalam menindak anggota yang melanggar bisa dilihat sebagai keseriusan Kapolri mengubah wajah Polri.
"Kapolri menunjukkan kepada masyarakat. Kapolri serius ingin berubah. Kapolri serius buktikan komitmennya. Kapolri ingin Polri harus semakin baik," tandasnya.
Sementara temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hasil tingkat kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Hasilnya, sebanyak 34,4 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum baik.
"Jadi kondisi penegakan di awal april dalam kondisi positif," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei daring, Minggu (9/4).
Sementara posisi teratas diduduki TNI dengan 91 persen dan disusul Presiden dengan 84 persen.
Pada temuan yang sama, menurut Djayadi, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sekitar 52 persen. Sementara untuk partai politik (parpol), angkanya semakin mengecil, yakni sekitar 50 persen.
"Secara kesleuruhan yang paling rendah DPR dan partai politik," kata dia.
Survei LSI dilakukan dalam rentang 31 Maret hingga 4 April 2023, menempatkan 1.229 responden melalui sambungan telepon, dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Sementara margin of error 2,9 persen. (H-3)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi beaar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara. Terdapat 157 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi termasuk enam jabatan Kapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya dapat beradaptasi dengan fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerjunkan satuan Propam dan Irwasum untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 silam.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan metode pengamanan sepak bola yang masih kontraproduktif
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved