Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengundang Partai NasDem ke Istana Negara pada Selasa (2/5) lalu. Saat itu, Kepala Negara hanya mengundang ketua umum partai politik pendukung pemerintah, kecuali NasDem.
Menurut JK, pertemuan tersebut adalah hal yang wajar jika hanya membicarakan soal pembangunan. Namun, jika hal itu benar, seharusnya Presiden juga mengundang NasDem.
"Kalau membicarakan pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan? Berarti itu ada pembicaraan politik," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan usai menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (6/5) malam.
Baca juga: Pesan Surya Paloh Rasional dan Realistis terkait Jokowi di Pilpres 2024
JK mengatakan, seharusnya Jokowi mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden ke-5. Di akhir pemerintahannya pada 2004, mantan menteri Megawati, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diketahui maju dalam kontestasi Pilpres 2004. Saat itu, SBY didampingi oleh JK yang juga sempat menjadi menteri Megawati.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti bu Mega (saat) dulu SBY (maju sebagai capres). Begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis," jelas JK.
Baca juga: Sikap Kalem Surya Paloh Bukti Kematangan Berpolitik
Diketahui, Jokowi hanya mengundang enam pimpinan partai politik, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Cak Imin.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menegaskan bahwa undangan Presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Istana. Ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti pertimbangan Presiden tidak mengundang NasDem.
Adapun Cak Imin merespon positif pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (5/6) lalu.
"Bahwa pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan lah, supaya terjadi komunikasi di antara semuanya, supaya tidak terbelah-belah," tandas Cak Imin. (Tri/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved