Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Golkar menegaskan masih mencalonkan ketua umumnya Airlangga Hartarto jadi calon presiden. Dengan begitu, calon presiden yang bakal maju ke Pilpres 2024 semakin banyak pilihan.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menuturkan Golkar masih mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden pilihan Golkar.
“Kita masih terus mencalonkan pak Airlangga sebagai capres tunggal dari Golkar,” tegas Dave kepada Media Indonesia, Minggu (23/4).
Baca juga: Pengamat: Penetapan Ganjar Pranowo dapat Menggeser Peta Koalisi
Terkait koalisi besar, Dave mengaku masih menunggu hasil pertemuan yang rencananya akan digelar usai Idul Fitri.
“Sampai saat ini konsep koalisi besar yang digagas pak Airlangga Hartarto masih berjalan,” ungkap Dave.
Baca juga: Airlangga Ucapkan Selamat untuk Ganjar karena Ikut Bursa Capres 2024
Dave menjelaskan bahwa komunikasi pihaknya dengan parpol lainnya tidak pernah putus. Bahkan, cenderung intens guna membahas Koalisi Besar tersebut.
“Tunggu hasil pertemuan untuk langkah selanjutnya. Kami masih yakin akan memberikan yang terbaik untuk bangsa,” tandasnya.
Sebelumnya, pembentukan Koalisi Besar disebut berpotensi gagal terealisasi. Pasalnya, terlalu banyak kepala dan kepentingan sehingga sulit untuk menyatukan visi dan misi bersama.
Sebagaimana diketahui, Koalisi Besar diisi sejumlah partai politik (parpol) besar yang tiap-tiap dari mereka memiliki sosok unggulan untuk diusung sebagai calon presiden.
Partai Golkar berkeras memajukan Airlangga Hartarto, Partai Gerindra terus mendorong Prabowo Subianto, dan PDI Perjuangan memiliki Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
“Kalau Pak Jokowi mengotot, Pak Prabowo (Subianto) mengotot, Ibu Megawati (Soekarnoputri) mengotot, saya rasa akan bubar koalisi ini. kalau banyak tarik ulur kepentingan akan sulit digabungkan," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Senin (17/4). (Ykb/-7)
POLITIKUS Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada politik pecah belah atau devide et impera yang dilakukan oleh pendukung Prabowo Subianto.
KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pantun terkait koalisi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berpotensi berubah. Penilaian Bamsoet itu disebut tak berlebihan.
PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) memberi sinyal sikap politiknya yang bisa saja berpaling dari PDI Perjuangan.
BANYAKNYA jumlah partai politik pendukung calon presiden pada pemilihan umum (Pemilu), tidak berkorelasi dengan kepastian menangnya sang capres.
DINAMIKA poros koalisi di Pilpres 2024 tampak semakin menarik. Beberapa saat lalu PKB menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Di sisi lain, Partai Gerindra menegaskan bakal
KETUA Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menyambut kedatangan Plt. Ketum PPP Mardiono beserta rombongan di Kantor DPP PDI Perjuangan pada Minggu (30/4) siang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved