Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) siap berkompetisi melawan koalisi besar jika nantinya betul-betul terbentuk.
"Kalau mereka bergabung, pada pinsipnya kita siap berkompetisi," ujar Saan kepada Media Indonesia, Kamis (6/4).
Menurutnya, hadirnya koalisi besar bukanlah sebuah masalah. NasDem justru menghormati sikap partai-partai yang bergabung di dalamnya.
Baca juga: Jokowi Tak Ikut Campur, Soal Koalisi Besar Disebut Urusan Ketum Parpol
"Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Raya, PDIP bergabung, ya kita hormati," tutur Saan.
Kendati demikian, hingga kini, Koalisi Perubahan masih terus membuka pintu bagi partai politik yang ingin bergabung. Meskipun saat ini, dengan komposisi tiga partai yaitu NasDem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, poros sudah memiliki cukup kursi untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Paksakan Kadernya untuk Bakal Capres Koalisi Besar, PDIP Dinilai Arogan
"Kita masih membuka pintu kalau ada yang mau bergabung. Kalau pun tidak ya tidak apa-apa. Kita sudah mencapai batas ambang untuk bergabung Pilpres, sudah 23% lebih," ucapnya.
Isu lahirnya koalisi besar muncul setelah lima ketua umum partai politik hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4).
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir pada agenda tersebut. (Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved