Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PDI Perjuangan dinilai arogan bila bergabung dengan koalisi besar namun memaksakan bakal calon presiden yang diusung mesti dari kader internalnya. Jika hal itu terjadi, itu menandakan besarnya arogansi PDIP dalam berkoalisi.
"Persyaratan yang diajukan PDIP tampaknya akan membuat Gerindra dan Golkar sulit menerimanya. Hal itu mengindikasikan arogansi PDIP dalam berkoalisi," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Kamis (6/4).
Partai Gerindra dinilai sulit menerima syarat itu karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghendaki maju sebagai bakal capres. Senada dengan Golkar yang hingga saat ini terlihat ngotot memajukan Airlangga Hartarto.
Baca juga: Puan Maharani: PDIP Setuju Ada Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Prabowo Subianto sudah harga mati harus jadi capres. Karena itu, Gerindra bisa saja tarik diri bila PDIP bergabung ke koalisi besar. Golkar juga senada dengan Gerindra. Tentu hal itu juga akan menyulitkan keberlangsungan koalisi besar," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberikan daya tawar tinggi bila gabung koalisi besar yaitu mencalonkan kader PDIP menjadi capres. "Yang pertama, internal. Pasti. Pemenang posisinya capres, yes," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Demokrat: Tertubruk Ego, Koalisi Besar Sulit Terbentuk
Isu terkait koalisi besar muncul setelah lima ketua umum partai politik (parpol) hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4).
Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir dalam agenda itu. (Z-11)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved