Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk bahas konflik-konflik di Papua. Karena hingga kini, pemerintah belum menemukan jawaban apa penyebab utama hingga siapa yang menyuplai senjata dan mendanai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, ada sejumlah dugaan sumber pasokan senjata dan amunisi yang digunakan oleh KKB.
Yang pertama, kata Khairul, dari hasil rampasan ketika terjadi kontak tembak atau serangan terhadap pos-pos aparat di dekat wilayah KKB.
Baca juga: Hampir 2 Bulan Pilot Susi Air Disandera, Panglima Tetap Pilih Persuasif
“Yang kedua, dari hasil transaksi dengan oknum aparat. Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah hanya melibatkan oknum di lapangan atau ada transaksi dengan skala lebih besar yang melibatkan oknum di level yang lebih tinggi,” tutur Khairul kepada Media Indonesia, Rabu (5/4/2023).
Kemudian, Khairul juga mengatakan adanya kemungkinan sumber pasokan senjata yang digunakan KKB diselundupkan dari luar negeri.
Baca juga: TNI Buru Pelaku KKB Tembak Anggotanya saat Tarawih
“Baik dari kawasan konflik lain di Asia Tenggara, misalnya Filipina Selatan, maupun dari kawasan Pasifik Selatan,” tuturnya.
“Ini sangat mungkin, mengingat masih ada banyak celah keamanan perbatasan, terutama di perbatasan darat dengan Papua Nugini maupun di perairan,” tandas Khairul.
Adapun Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk bahas konflik-konflik di Papua. Karena hingga kini, pemerintah belum menemukan jawaban apa penyebab utama hingga siapa yang menyuplai senjata dan mendanai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meski demikian, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto tak mau membahas lebih jauh terkait isi pembahasan rapat dengan Komisi I DPR.
"Karena rapat ditetapkan tertutup, substansi pembahasan tidak bisa saya sampaikan ke publik," tukas Andi kepada Media Indonesia, Rabu (5/4).
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menjelaskan dalam rapat tersebut, Lemhanas memaparkan beberapa data presentasi kajian Papua Lemhanas dari tahun 2014 - 2022 yang perlu menjadi perhatian mengenai peningkatan serangan bersenjata.
Baca juga: KKB Tembak Anggota TNI-Polri saat Tarawih, Kapendam: Aksi Biadab
"Soal siapa yang mendanai dan menyuplai senjata ke OPM Papua ini belum terungkap dan sampai saat ini belum tahu apa penyebab utama yang membuat mereka ini meningkatkan kekerasannya," ujar Farhan kepada Media Indonesia, Rabu (5/4).
"Apa pemicunya itu enggak jelas, mereka melakukannya secara random. Pertama, serangan bersenjata dari kelompok OPM atau kelompok yang melakukan upaya untuk memerdekakan Papua ini meningkat dengan sangat drastis di tahun 2017, puncaknya tahun 2021 dan 2022 peristiwa terjadi lebih dari 100 kali serangan," tambahnya. (Ykb/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.
Penyerangan terhadap para intelijen yang menyamar menjadi pekerja tersebut terjadi pada Jumat (24/11) sore. Adapun 3 korban yang tewas meninggal di lokasi proyek.
Menurut Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom, serangan tersebut sebagai bagian upaya Papua melepaskan diri dari Indonesia.
"Kinerja TNI tidak perlu diragukan, sudah terbukti TNI pertaruhkan jiwa raga (dalam proses pembebasan Kapten Philips)," ucap Julius
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved