Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STAF Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi soal aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD. Hal itu dilakukan untuk memperjelas perbedaan data.
"Kami siap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan institusi pemerintah lainnya agar data dan informasi yang disampaikan ke publik semakin konsolidatif, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (30/3).
Hal itu berkaitan dengan mengemukanya perbedaan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Komisi XI DPR dengan data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat rapat dengan Komisi III DPR.
Baca juga : Sri Mulyani Dikepung Jaringan Mafia Kemenkeu
Yustinus mengatakan, data yang disampaikan oleh menkeu kepada Komisi XI DPR merupakan data faktual berbasis sistem dan administrasi di internal Kemenkeu.
Karenanya, koordinasi dan komunikasi diperlukan untuk menyandingkan data yang dimiliki oleh Kemenkopolhukam.
Dia juga mengatakan, Kemenkeu terus mencermati informasi dan diskursus yang berkembang di publik mengenai isu aliran dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
"Kementerian Keuangan menghormati proses yang berlangsung di Komisi III DPR. Kami pun turut mencermati informasi dan diskursus yang berkembang. Penjelasan dan keterangan yang kami sampaikan kepada publik didasarkan pada kondisi faktual berbasis sistem dan administrasi di Kemenkeu," pungkas Yustinus. (Z-4)
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (18/7) sore ini.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
PEMISAHAN Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri dinilai perlu untuk dilakukan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved