Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aplikasi tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan, seiring dengan semakin luasnya cakupan program pemenuhan gizi nasional.
Saat ini, program tersebut menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seiring meningkatnya cakupan program, alokasi anggaran yang dikelola pemerintah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, anggaran awal program tercatat sekitar Rp71 triliun, kemudian meningkat melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) menjadi Rp85 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut merupakan amanat publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Dana ini adalah uang rakyat. Di setiap rupiahnya tertitip harapan agar anak-anak bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan unggul. Oleh karena itu prinsip good governance bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan program mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan pertanggungjawaban secara kredibel. Laporan tersebut mencakup laporan harian, mingguan, hingga bulanan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. Namun pemerintah menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan di lapangan memiliki tantangan tersendiri, mengingat jumlah SPPG yang tersebar luas hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan untuk menghadirkan solusi melalui platform pembelajaran digital.
Melalui platform Kemenkeu Learning Center (KLC), pengelola SPPG kini dapat mengikuti program pelatihan penyusunan laporan keuangan secara daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Versi 04 yang telah diperbarui untuk mempermudah proses pelaporan keuangan.
Aplikasi ini dirancang untuk mendukung beberapa hal penting, di antaranya:
Sistem tersebut juga diharapkan membantu SPPG lebih siap menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut mengusung tema “Gizi Terpenuhi, Akuntabilitas Teruji: Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan SPPG.”
Melalui program ini, pemerintah mendorong seluruh personel SPPG untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Manfaatkan fasilitas ini dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan kompetensi Anda. Jangan jadikan laporan keuangan sebagai beban, tetapi sebagai tameng pelindung dalam bekerja,” pesan Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada BPPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas kolaborasi dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan program pemenuhan gizi nasional.
Dengan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses, pemerintah berharap pengelolaan anggaran program pemenuhan gizi dapat semakin akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Nilai produksi sayuran nasional tembus Rp120 triliun. Pakar IPB dan Ewindo dorong penguatan sistem pangan melalui benih unggul dan teknologi perbenihan.
PTPP sukses menyelesaikan proyek SPPG di 15 provinsi dalam 37 hari. Proyek ini mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor kepuasan publik dan penggerak ekonomi petani di akar rumput.
Hashim Djojohadikusumo resmi ditunjuk sebagai Ketua Penasihat APPMBGI untuk memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved