Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan lima pemerintah daerah Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Delegasi tersebut terdiri dari sembilan orang, termasuk perwakilan dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Miftahulloh.
Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Kota Berlin, Jerman. Delegasi mengunjungi Kemendagri dan Komuniti Jerman, Konrad Adenauer Stiftung Headquarter, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset
Rombongan diterima dengan baik di Kementerian Dalam Negeri dan Komuniti Jerman dan disambut oleh Deputy Director General, Susanne von Burstin dan Sekretaris Federal Berlin, Jerman beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Susanne von Burstin memberikan gambaran singkat tentang pemerintahan Jerman, sistem politik, dan perkembangan digitalisasi.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Federal Jerman, Markus, yang menyampaikan rencana untuk mengembangkan masyarakat dan menjaga internet secara daulat.
Pimpinan rombongan dari Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Hariyono, mengapresiasi penerimaan yang baik dan berharap terdapat tindak lanjut dalam pelatihan untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Baca juga: Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
Selain itu, rombongan juga berharap dapat melanjutkan program kerja sama seperti sister city antara pemerintah daerah dengan negara bagian atau pemerintahan yang ada di bawahnya. Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI untuk Jerman dan disambut oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar berharap bahwa kunjungan ini dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan proses kerja sama antara Indonesia dengan Jerman.
Kunjungan kerja delegasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman serta memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Baca juga: B.Braun Dukung Transformasi Digital Dunia Medis di Indonesia
Kemendagri dan lima pemerintah daerah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia.
Diharapkan kunjungan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemajuan kualitas hidup masyarakat. (RO/S-4)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved