Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan lima pemerintah daerah Indonesia telah melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Delegasi tersebut terdiri dari sembilan orang, termasuk perwakilan dari Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Miftahulloh.
Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Kota Berlin, Jerman. Delegasi mengunjungi Kemendagri dan Komuniti Jerman, Konrad Adenauer Stiftung Headquarter, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jerman.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset
Rombongan diterima dengan baik di Kementerian Dalam Negeri dan Komuniti Jerman dan disambut oleh Deputy Director General, Susanne von Burstin dan Sekretaris Federal Berlin, Jerman beserta jajarannya.
Pada kesempatan tersebut, Susanne von Burstin memberikan gambaran singkat tentang pemerintahan Jerman, sistem politik, dan perkembangan digitalisasi.
Dilanjutkan oleh Sekretaris Federal Jerman, Markus, yang menyampaikan rencana untuk mengembangkan masyarakat dan menjaga internet secara daulat.
Pimpinan rombongan dari Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sugeng Hariyono, mengapresiasi penerimaan yang baik dan berharap terdapat tindak lanjut dalam pelatihan untuk sharing knowledge dan pengalaman.
Baca juga: Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah
Selain itu, rombongan juga berharap dapat melanjutkan program kerja sama seperti sister city antara pemerintah daerah dengan negara bagian atau pemerintahan yang ada di bawahnya. Delegasi juga melakukan kunjungan ke KBRI untuk Jerman dan disambut oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno.
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar berharap bahwa kunjungan ini dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan proses kerja sama antara Indonesia dengan Jerman.
Kunjungan kerja delegasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jerman serta memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Baca juga: B.Braun Dukung Transformasi Digital Dunia Medis di Indonesia
Kemendagri dan lima pemerintah daerah Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia.
Diharapkan kunjungan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemajuan kualitas hidup masyarakat. (RO/S-4)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved