Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, turut mendukung langkah kolaborasi Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Kementerian BUMN dalam melakukan bersih-bersih BUMN. Apalagi, kolaborasi itu dijalin dan dilakukan dalam rangka membersihkan praktik korupsi di lembaga plat merah tersebut.
“Kita mendukung kerja sama antara Kementerian BUMN dan kejagung dalam rangka membersihkan BUMN dari praktek korupsi," kata Anwar, di Jakarta, kemarin.
Erick Thohir beberapa waktu lalu menyambangi Kejakgung untuk bertemu dengam Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir kembali menggandeng Kejakgung untuk menyelidiki salah satu BUMN keuangan.
Anwar berpendapat, langkah itu sangat perlu ditiru kementerian-kementerian, lembaga lembaga maupun badan-badan lain di Indonesia. Apalagi, berawal dari kasus Ditjen Pajak, dukungan untuk bersih-bersih bisa dibilang sedang menguat di Tanah Air.
Maka itu, Anwar merasa, langkah Erick Thohir, yang terus melakukan peningkatan kolaborasi guna membersihkan BUMN perlu diapresiasi. Lewat langkah itu, diharapkan Indonesia bisa wujudkan pemerintahan dan kehidupan yang bersih. "Bersih dari tindak korupsi serta tidakan terpuji lainnya," ujar Anwar.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menekankan, langkah ini memang terasa semakin mendesak dilakukan karena banyak pejabat-pejabat atau ASN-ASN yang malah hidup berkelimpahan harta. Bahkan, tidak ragu memperlihatkan itu kepada publik.
Apalagi kemewahan yang dipamerkan ini sangat tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima. Sehingga, kemewahan pejabat-pejabat dan ASN-ASN ini mengundang tanda tanya dan kecurigaan.
Anwar menekankan, kondisi-kondisi seperti itu harus segera diungkap, ditindak dan dibereskan. Jika tidak, ia menambahkan, bukan tidak mungkin kondisi itu malah berdampak kepada rusaknya citra pemerintah sendiri di mata masyarakat. "Hal demikian tentu tidak kita inginkan," kata Anwar.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, kembali melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk membahas penyelesaian kasus-kasus BUMN yang sudah ditangani Kejagung. Antara lain penuntasan kasus Jiwasraya dan Waskita.
Ada pula hal-hal lain yang disebut turut disampaikan Erick Thohir berdasarkan temuan, yang masih harus didetailkan dan ditindaklanjuti Kejagung. Langkah itu mendapat respon positif publik yang mendukung langkah bersih-bersih di Indonesia. (N-3)
Baca Juga: Tepis Isu Menyerah soal Markus, Ketua MA Siapkan Langkah Sistemik
Kejaksaan AgungĀ akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
KEJAKSAAN Agung memeriksa dua tersangka dan satu saksi dalam kasus korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas PT Antam tahun 2010-2022.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Kejaksaan Agung menilai hakim PN Surabaya tidak melihat kasus pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur secara holistik.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyoroti vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR Edward Tannur atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, 29.
AKTOR utama korupsi timah masih belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.
Sebanyak 13 bazar UMKM untuk Indonesia diagendakan sepanjang 2024 ini. Hal tersebut sebagai wujud pengembangan UMKM herbal nusantara.
KEMENTERIAN BUMN mengungkap modus yang digunakan anak usaha Indofarma sehingga menyebabkan penyimpangan dana hingga Rp470 miliar.
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved