Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KORPS Brimob Polri meresmikan struktur organisasi baru sekaligus melakukan pelantikan jabatan Komandan Pasukan Brimob I, II dan III. Peresmian dan pelantikan ini dilakukan di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (10/3).
Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ditujukan untuk mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.
Dalam struktur organisasi yang baru, Komandan Korps (Dankor) Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wakil Komandan Korps (Wadankor) Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.
Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah. Pasukan Brimob I ditempatkan di wilayah Indonesia Barat dan berpusat di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah yang berada di Kalimantan Timur.
"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN, dimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," ujar Komjen Anang Revandoko, Jumat (10/3).
Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan ditempatkan di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.
Anang menambahkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
"Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," katanya.
Ia juga menegaskan, dengan kemampuan yang profesional dan peralatan yang modern, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia. Terlebih Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan beberapa Pemilu sebelumnya.
"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," pungkasnya. (S-4)
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
UPACARA pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (27/7) dijaga ketat oleh 77 ribu petugas keamanan
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Direktur US Secret Service, Kimberly Cheatle, didesak mengundurkan diri setelah upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada 13 Juli.
Survei mengungkapkan ekspektasi pengguna terhadap keamanan aplikasi seluler telah mencapai level tertinggi.
Serangan terhadap Donald Trump pada acara kampanye di Pennsylvania mengungkap kegagalan keamanan dan kurangnya transparansi dari Secret Service.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Persatuan Jaksa KPK melaksanalan upacara Hari Adhyaksa ke-64, Senin (22/7). Mereka berjanji akan terus memberantas korupsi sepenuh hati.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan ke jajarannya agar penegakan hukum berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar adanya penegakan hukum atas kasus kebakaran rumah yang menimpa wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved