Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan sebanyak sembilan jaksa maupun pegawai kejaksaan seindonesia terindikasi melakukan pemerasan selama 2022.
Menurut Ketut, temuan itu diperoleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) di bawah naungan Bidang Intelijen.
"Tim Pam SDO selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 telah melakukan pengamanan terhadap 25 orang jaksa/pegawai yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Selasa (3/1).
Selain sembilan orang yang terindikasi pemerasan, salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut adalah intervensi proyek, yang mana 11 jaksa atau pegawai jaksa terindikasi di dalamnya.
Sementara itu, dua orang terindikasi sebagai jaksa gadungan, sedangkan masing-masing satu orang terindikasi dalam perkara tindak pidana umum, penjualan barang bukti, dan benturan kepentingan.
Baca juga: Pengacara Negara Selamatkan Rp29 Triliun Tahun Ini
Media Indonesia telah mengonfirmasi lebih lanjut ke Ketut terkait bentuk hukuman yang diberikan terhadap 25 jaksa atau pegawai jaksa yang melakukan penyalahgunaan kewenagan itu. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada jawaban dari Ketut.
Kendati demikian, Ketut mengungkap penjatuhan hukuman disiplin pegawai kejaksaan yang menjadi capaian Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) selama 2022.
Ia menyebut ada 167 orang yang dijatuhi hukuman disiplin kriteria berat.
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was), lanjut Ketut, bertugas meningkatkan integritas, akuntabulitas, dan citra Kejaksaan RI.
Salah satu yang menjadi kewenangan JAM-Was yakni pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung.
"Penjatuhan hukum disiplin kriteria ringan sebanyak 37 orang, dan kriteria sedang sebanyak 130 orang," tandasnya. (Tri/OL-09)
Persatuan Jaksa KPK melaksanalan upacara Hari Adhyaksa ke-64, Senin (22/7). Mereka berjanji akan terus memberantas korupsi sepenuh hati.
Jaksa dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan perannya. Simak apa saja.
Jenjang karir jaksa di Indonesia, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019, memastikan kualitas dan integritas sistem peradilan.
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
Seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik dengan kehadiran sejumlah nama dari kalangan jaksa dan polisi.
APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK memastikan penipu dan pemeras pejabat Pemkab Bogor Yusup Sulaeman bukan pegawainya. Karyawan Lembaga Antirasuah juga dipastikan tidak terafiliasi dengan tersangka itu
KPK turut menyita sejumlah uang yang diyakini berkaitan dengan dugaan korupsi di Semarang.
Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kasus pegawai gadungan yang memeras pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor. Kasus ini kini ditangani Polres Bogor.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved