Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin melihat 2023 akan menjadi awal dari puncak persaingan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Sebagaimana diketahui, pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada September mendatang. Karena itu, sebentar lagi sudah akan terlihat peta politik yang sebenarnya, koalisi yang sebenarnya," ujar Ujang, Minggu (1/1)
Koalisi-koalisi yang ada akan semakin gencar menyalakan mesin politik mereka dengan turun ke masyarakat. Mereka akan sekuat tenaga mendongkrak elektabilitas jagoan yang diusung. "Semua parpol akan berlari kencang mendorong capres dan cawapres demi menaikkan elektabilitas mereka. Pergerakan akan sangat masif untuk mendekati, menjangkau rakyat," tuturnya.
Jika melihat dari konstruksi tiga besar pemegang elektabilitas tertinggi, jelasnya, ada lebih dari tiga kemungkinan bagaimana kompetisi akan berjalan. Pertama, partai-partai akan terbagi ke dalam tiga koalisi yang mendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Anies kemungkinan besar akan didukung oleh tiga partai perubahan yakni NasDem, Demokrat dan PKS.
Sementara Ganjar akan diusung PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian, Prabowo Subianto akan didukung Gerindra dan PKB. Kedua, akan ada empat koalisi jika PDIP memaksakan Puan Maharani untuk maju sebagai capres.
"Namun rasanya sulit karena elektabilitasnya kecil sekali. Tidak menguntungkan. Kalau dipaksakan, sangat sulit," sambung Indonesia Political Review itu.
Ketiga, bisa saja hanya akan muncul dua koalisi jika Ganjar disandingkan dengan Prabowo Subianto. "Semua masih mungkin, utak atik puzzle masih berlangsung. Politik itu kan dinamis sekali, selalu berubah. Kita bisa ingat dulu Pak Mahfud MD ketika hampir jadi cawapres, di detik-detik akhir tidak jadi. Jadi semua masih serba kemungkinan," tandas Ujang. (OL-15)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved