Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022, dan diundangkan pada hari yang sama.
Maka dengan terbitnya perppu ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjamin pemilu di DOB Papua dapat dilaksanakan.
Adapun keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. "Sehingga terutama untuk pemilu DPD, penyerahan untuk bakal calon DPD bisa dilakukan," papar Hasyim, Rabu (14/12).
Dengan terbitnya perppu pemilu, lanjut Hasyim, KPU langsung mempersiapkan pembentukan sekretariat KPU di provinsi-provinsi baru.
"Nanti KPU akan bicara kepada KPU provinsi Papua dan Papua Barat untuk pembagian tugas, terutama dalam waktu dekat adalah penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD," terangnya.
"Penyerahan dukungan bakal calon DPD kemudian pemuktahiran daftar pemilih yang rencananya hari ini 14 Desember," tambah Hasyim.
Hasyim menerangkan pihaknya akan serah terima penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dari Kemendagri.
Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga akan memberikan data pemilih yang berada di luar negeri. "Pemuktahiran daftar pemilih yang basisnya di kab kota sudah ada basisnya, tidak ada perubahan-perubahan," tandasnya. (OL-12)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved