Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) melakukan sita eksekusi aset tanah milik terpidana kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro seluas 850.642 meter persegi. Dalam sepekan, jaksa berhasil menyita eksekusi tanah Benny seluas lebih dari 200 hektare.
Direktur Eksekusi, Uapaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada JAM-Pidsus Undang Mugopal mengatakan bahwa tanah Benny yang dieksekusi pada Kamis (24/11) ini, terdiri dari 84 bidang dengan total luas 850.642 meter persegi.
"Tim jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan sita eksekusi terhadap aset yang terafiliasi dengan terpidana Benny Tjokrosaputro," kata Undang dalam keterangannya.
"Dalam perkara tindak pidaa korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) periode 2008-2018," imbuhnya.
Baca juga: Kejagung Sita Eksekusi 100 Bidang Tanah Milik Benny Tjokro
Menurut Undang, tanah Benny itu terletak di Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, jaksa menyita eksekusi 209 bidang tanah seluas 1.524.304 meter persegi milik Benny yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Banten, pada 24 November lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan proses sita eksekusi aset Benny dialaskan pada Surat Perintah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (P-48A) pada 29 September 2021, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Oktober 2020.
Putusan di pengadilan tingkat satu itu telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan inkrah atau memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan kasasi Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021 lalu.
"Selanjutnya, aset yang disita eksekusi akan dilakukan untuk pelelangan dan hasil pelelangannya dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana," jelas Ketut.
Baca juga: Izin Safari Politik Anies dicabut, NasDem: Positive Thinking aja Dulu
Benny adalah salah satu terpidana skandal Jiwasraya yang dihukum pidana penjara seumur hidup. Komisaris PT Hanson International itu juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp6,078 triliun, dari total kerugian keuangan negara dalam perkara Jiwasraya sebesar Rp16,807 triliun.
Satu terpidana lain yang dihukum seumur hidup dalam perkara itu ialah Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera. Heru pun dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti sebesar Rp10,728 triliun.
Skandal tersebut turut melibatkan pihak internal Jiwasraya, yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.(OL-11)
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
KEJAKSAAN Agung memeriksa dua tersangka dan satu saksi dalam kasus korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas PT Antam tahun 2010-2022.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Kejaksaan Agung menilai hakim PN Surabaya tidak melihat kasus pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur secara holistik.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyoroti vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR Edward Tannur atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, 29.
AKTOR utama korupsi timah masih belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved