Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG momen puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20, Direktorat Jenderal Imigrasi mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh orang asing.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi R.P. Mulya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat dalam Mendukung dan Menyukseskan KTT G20 Bali.
Untuk mencegah ancaman dan gangguan, Ditjen Imigrasi beserta kementerian/lembaga terkait menggelar operasi intelijen yang dimulai sejak Juni 2022. Tim operasi telah melaksanakan pemantauan terhadap kurang lebih 23 kegiatan G20 mulai side event, main event, maupun ministry meeting.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Bebaskan Visa Semua Delegasi KTT G20
“Selanjutnya tim melakukan pemantauan terhadap kurang lebih 8 kegiatan G20, serta 1 kegiatan acara puncak G20 yang akan diselenggarakan di Bali,” ujar Mulya dalam keterangannya, Senin (24/10).
Tim melaksanakan kegiatan pemantauan pada setiap penyelenggaraan rangkaian acara G20. Target operasi ialah memastikan pemberian visa ataupun fasilitas keimigrasian lainnya kepada delegasi dan jurnalis asing, agar berjalan dengan baik.
Kemudian tim juga memastikan kesiapan pelayanan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan kantor imigrasi. “Kami terus mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, serta hal lain terkait tugas dan fungsi keimigrasian," katanya.
Baca juga: Simulasi Penanggulangan Terorisme Jelang KTT G20
"Selain itu, tim operasi memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa saja terjadi di sekitar acara. Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh orang asing,” imbuh Mulya.
Mengingat forum KTT G20 merupakan forum yang bergengsi dan menjadi cermin Indonesia di mata dunia, pihaknya engharapkan dukungan berbagai pihak untuk keberhasilan penyelenggaraan acara puncak KTT G20.
Serta, mengharapkan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memetakan potensi kerawanan. Sehingga, tercipta rekomendasi terhadap antisipasi ATHG terhadap penyelenggaran G20, khususnya bagi pelayanan keimigrasian.(OL-11)
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
Forpi Kota Yogyakarta mengingatkan semua pihak, terutama satuan pendidikan di wilayah tersebut, untuk mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan tidak ada urgensinya Komisioner KPU plesiran ke luar negeri.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Pemerintah juga ingin agar banyak global talent masuk ke Indonesia, berkarya dan memberikan manfaat kepada Indonesia.
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disusun untuk memenuhi kebutuhan regulasi imigrasi di masa mendatang.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved