Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) partai politik calon peserta pemilu 2024 tahap dua berjalan lancar terkendali.
“Ya, pelaksanaan verifikasi, perbaikan administrasi itu berjalan lancar, dan saat ini kami sedang finalisasi,” ungkap Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Kamis (13/10).
Baca juga: Wisata Pantai Wilayah Cianjur Selatan Miliki Potensi Besar
Rencananya, KPU akan mengumumkan secara resmi hasil verifikasi administrasi ke seluruh parpol pendaftar yang dokumen pendaftarannya telah diverifikasi administrasi, pada Jumat (14/10).
“Besok (13/10), berdasarkan Lampiran 1 Nomor 4 Tahun 2022 Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022, KPU pada 14 Oktober akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada pimpinan parpol dan juga Bawaslu,” tegasnya.
“Dan Bawaslu bakal mengumumkannya ke publik melalui medsos, dan saat ini tentunya KPU sedang mempersiapkan untuk kepentingan hal tersebut,” tambahnya.
Namun, Idham belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait parpol mana saja yang memenuhi syarat atau tidak dalam tahapan verifikasi administrasi tahap kedua.
“Kami menentukan parpol itu memenuhi syarat atau tidak itu bisa di lihat dalam Pasal 7 dan 8 PKPU 4 tahun 2022,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 14 Oktober mendatang.
Hal itu menyikapi adanya klarifikasi yang dilakukan empat parpol ke KPU, yakni Partai Republikku, Republik Satu, Republik Indonesia dan Parsindo, pada Senin, 10 Oktober 2022.
"KPU kan secara resmi, kalau bicara pengumuman hasil verifikasi itu jelas, nanti tanggal 14 Oktober, itu ada di dalam keputusan PKPU 389," ujar Komisioner KPU Idham Holik, di Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.
Idham menegaskan bahwa proses penerimaan perbaikan persyaratan pendaftaran parpol dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 dan keputusan KPU nomor 389. (OL-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved