Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan pihaknya tidak setuju jika Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibubarkan buntut kasus kematian Brigadir J. Ia justru memerintahkan agar Kompolnas diperkuat perannya dalam mengawasi Polri.
"Jadi bukan justru dibubarkan karena misalnya ada peran yang kurang baik, ya dibesarkan perannya," ujar Ma'ruf di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, hari ini.
Ma'ruf juga menilai kinerja Kompolnas perlu dioptimalkan dalam memberikan saran dan arah kepada Korps Bhayangkara. Sehingga institusi yang tengah dinahkodai Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu bisa semakin kuat.
"Jadi buat saya harus dipertahankan dan diperkuat posisinya," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmon J Mahesa mempersoalkan kinerja anggota Kompolnas Benny Jozua Mamoto yang menurutnya hanya menjadi juru bicara mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto, dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Baca juga: PPP Tidak Sepakat Usulan Penonaktifan Kapolri Terkait Brigadir J
Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).
"Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya hanya cuma juru bicara, kalau gitu ya tidak perlu ada Kompolnas,” ujar Desmon dalam RDP di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD yang hadir dalam rapat tersebut justru mempersilahkan Desmond agar membubarkan Kompolnas. Mahfud bahkan menantang Desmon agar pembubaran Kompolnas menjadi hasil kesimpulan rapat.
"Ya terserah, Bapak kan yang membuat Kompolnas ada, lah kan DPR yang buat, kalau mau dibubarkan, bubarkan saja,” tegas Mahfud. (OL-4)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini.
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved