Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERINGATAN Hari Konstitusi Republik Indonesia harus jadi pengingat setiap anak bangsa akan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mengisi kemerdekaan.
"Percepatan proses pembangunan bisa terwujud, salah satunya harus didukung dengan kepatuhan kita terhadap pelaksanaan berbagai aturan, termasuk apa yang diatur dan disepakati para pendahulu bangsa kita dalam konstitusi negara, UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/8).
Lestari mengatakan itu dalam rangka memperingati Hari Konstitusi setiap 18 Agustus. Peringatan Hari Konstitusi RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008.
Hari Konstitusi merupakan momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.
Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara, bahkan negara lain terhadap negeri ini.
Baca juga: Bawaslu Kaji Gugatan Sengketa Pendaftaran Pemilu Partai Berkarya
Bila di antara masyarakat dan negara terbangun kepercayaan yang tinggi, ujar Rerie --sapaan akrab Lestari--, langkah bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini akan relatif lebih mudah.
Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak setiap anak bangsa untuk selalu mematuhi apa yang telah diamanatkan konstitusi kita, dalam setiap upaya mengisi kemerdekaan.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tambah Rerie, yang anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam membuat berbagai kebijakan.
"Jangan sampai kebijakan yang dibuat pemerintah daerah malah bertentangan dengan yang diamanahkan oleh UUD 1945, sehingga malah berakibat menghambat proses pembangunan," katanya.
Ia sangat berharap setiap anak bangsa mampu memahami pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi kita, dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian mereka.
Agar, tegas Rerie, berbagai upaya yang kita lakukan dalam menjawab dampak krisis global di tanah air dapat berjalan secara sinergi, sehingga semangat pulih dan bangkit lebih kuat bisa segera terwujud sesuai cita-cita Kemerdekaan bangsa Indonesia. (RO/OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved