Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, DPR Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan

UNJUK rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau Komodo.

Aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut berlangsung di Loh Liang, Pulau Komodo. 

Sekelompok warga, pria dan wanita menggunakan medium-medium seadanya untuk mengekspresikan penentangan mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Mereka menyatakan kenaikan tarif masuk TNK menjadi sebesar Rp3,75 juta telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Namun sayangnya respon atas unjuk rasa ini ditanggapi dengan represif oleh aparat, atas kejadian tersebut anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta kepada Kapolri agar polisi tidak melakukan kekerasan kepada warga negara, dia juga meminta agar warga yang ditahan bisa dibebaskan.

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

Pernyataan tersebut dia ungkapkan secara tegas dalam akun twitter pribadinya @BennyharmanID.

"Yth Pak Kapolri. Demonstrasi itu hak menyatakan pendapat yg dijamin UUD 45 & UU Negara. Jika masyarakat Labuan Bajo berdemonstrasi meminta penjelasan/menolak kenaikan tarif masuk TNK, janganlah dihadapi dengan kekerasan. Mohon mereka yang ditahan segera dibebaskan," pinta Benny sebagaimana dikutip pada akun twitter resminya pada Rabu (3/8/2022).

Menurutnya, pemerintah harus jelaskan terbuka kepada rakyat, apa dasar menaikan tarif masuk TNK secara drastis, dibanding destinasi pariwisata yang masuk kategori New7wonders. Sebab, masyarakat Labuan Bajo tetap menolak meski Presiden Jokowi telah mendukung kenaikan tarif ini.

Kekisruhan pariwisata di Flores hari-hari ini, inti soalnya adalah, pemerintahan telah memberi kuasa kepada setidaknya empat perusahaan untuk berbisnis sarana dan jasa wisata di dalam Taman Nasional Komodo, namun tarif masuk dinaikkan jadi 3,75 juta yang dikekola PT Flobamor. (RO/OL-09)