Gubernur NTT Dukung Pembatasan Wisatawan TN Komodo 1.000 Orang Per Hari

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo. Kebijakan yang menetapkan batas maksimal 1.000 orang per hari tersebut dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga ekosistem habitat asli komodo.

Dukungan ini muncul di tengah dinamika sosial di Labuan Bajo, saat gelombang protes dari pelaku industri wisata dan masyarakat lokal mulai bermunculan. Mereka mengkhawatirkan adanya penurunan pendapatan ekonomi dalam jangka pendek akibat pembatasan akses tersebut.

Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi

Gubernur Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, aksi demonstrasi yang terjadi merupakan sinyal adanya kegelisahan yang harus dijawab secara rasional oleh pemerintah.

Baca juga : Pelaku Wisata Keluhkan Manajemen PT Flobamor di Pulau Komodo

“Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan komitmen awal dan arah kebijakan yang sudah disepakati bersama terkait konservasi,” ujar Laka Lena pada Senin (20/4).

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini harus dilihat dalam kerangka besar pengelolaan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menjaga tanggung jawab ekologis tanpa mematikan nadi ekonomi lokal.

Mendorong Diversifikasi Destinasi

Laka Lena melihat pembatasan ini sebagai peluang emas untuk mengubah pola kunjungan wisatawan di Labuan Bajo. Dengan terbatasnya akses ke TN Komodo, wisatawan diharapkan mulai melirik destinasi alternatif di daratan Flores yang tidak kalah menawan.

Baca juga : DPR : Revisi Tarif Pulau Komodo Hidupkan Ekonomi Domestik

“Labuan Bajo tidak hanya Komodo. Ada banyak destinasi lain yang bisa dikembangkan. Kalau wisatawan tinggal lebih lama untuk mengeksplorasi tempat lain, maka efek ekonominya juga akan lebih luas dan tidak terpusat di satu titik saja,” jelasnya.

Evaluasi dan Transparansi

Meski mendukung, Gubernur NTT memberikan catatan kritis bahwa kebijakan ini tidak bersifat harga mati. Ia mendorong adanya evaluasi berkala yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban sepihak.

Ia menekankan tiga pilar utama yang harus disiapkan pemerintah agar kebijakan ini sukses di lapangan:

• Kesiapan Infrastruktur: Fasilitas penunjang di luar kawasan TN Komodo harus diperkuat.
• Kualitas Layanan: Peningkatan standar pelayanan wisata untuk mengimbangi pembatasan kuota.
• Komunikasi Publik: Sosialisasi yang transparan untuk meminimalisir resistensi masyarakat.

“Angka seribu itu bukan angka final yang kaku. Kita lihat bagaimana dampaknya di lapangan, lalu kita perbaiki secara bertahap berdasarkan data dan pengalaman nyata,” pungkas Laka Lena. (Z-1)