Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan beberapa partai politik (parpol) sudah mengirim surat pemberitahuan sebelum tahapan pendaftaran parpol, 1-14 Agustus mendatang.
"Sampai saat ini sudah ada beberapa partai sudah memberikan pemberitahuan untuk daftar hari pertama," ungkap Komisioner KPU, Idham Holik kepada Media Indonesia, Rabu (27/7).
Baca juga: Rahmat Effendi Diyakini Beli Mobil Pakai Uang Hasil Suap
"Tapi nanti menjelang pendaftaran akan kami informasikan. Karena hal tersebut harus konfirmasi bila ada perubahan," tambahnya.
Adapun surat pemberitahuan wajib dikirimkan parpol ke KPU sebelum melakukan pendaftaran.
"Satu hari sebelum (daftar) kami minta agar partai politik menyampaikan surat pemberitahuan, hari apa, jam berapa partai politik akan melakukan pendaftaran ke KPU dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus," ujarnya.
Pasalnya, kata Idham, pihaknya butuh waktu untuk merekap terlebih dahulu parpol yang akan mendaftar jadi peserta Pemilu 2024.
Idham menerangkan ada beberapa yang sudah menyampaikan untuk pendaftaran di hari pertama dan pagi hari.
Namun, Idham belum bisa menjelaskan parpol mana saja yang sudah mengirimkan surat pendaftaran.
"Kami belum bisa menyampaikan itu karena mereka belum mendaftar atau mereka belum mensubmit," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan sebelum datang ke Gedung KPU RI untuk mendaftar pada 1-14 Agustus, parpol diharuskan mengirim surat pemberitahuan terlebih dahulu.
"Nanti kami minta parpol untuk menyampaikan surat pemberitahuan," ujarnya.
"Kenapa harus diserahkan? Agar kami bisa berkomunikasi kepada rekan-rekan Bawaslu karena Bawaslu intensitas kerjanya luar biasa, sehingga kami akan sampaikan," tambah Idham. (OL-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved